Video podcast Akbar Faizal Uncensored (AFU) dengan narasumber ekonom Universitas Indonesia, almarhum Faisal Basri tentang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung kembali viral. Dalam video yang dibuat tiga tahun lalu saat Faisal Basri masih hidup, secara gamblang menyebut proyek tersebut tidak akan pernah balik modal—bahkan dengan perhitungan paling optimistis sekalipun.
“Tak usahlah 139 tahun, itu pun belum dimasukkan biaya operasional. Bisa sampai kiamat pun tidak akan balik modal,” tegas Faisal dalam video itu.
Ia menjelaskan, dengan tingkat keterisian kursi 50 persen, harga tiket Rp250.000, dan 30 trip per hari, masa balik modal mencapai 139 tahun. Sementara jika okupansi penuh 100 persen, tiket Rp500.000, dan 39 trip per hari, masa balik modal masih 33 tahun. “Itu skenario paling cepat. Tapi kenyataannya jauh dari itu,” ujarnya.
Almarhum Faisal Basri menggarisbawahi, proyek ini tidak masuk akal secara ekonomi karena tidak memenuhi prinsip substitusi transportasi. Kereta cepat seharusnya menjadi alternatif pesawat dengan menghubungkan pusat kota ke pusat kota. Namun pada jalur Jakarta–Bandung, stasiun berada di Halim dan Padalarang—jauh dari pusat kota—yang membuat total waktu tempuh malah lebih panjang daripada mobil pribadi.
“Bandung adanya di Halim dan Padalarang, bukan tengah kota. Ujung-ujungnya malah lebih lama dari kendaraan pribadi,” kata almarhum Faisal Basri.
Selain persoalan ekonomi, almarhum Faisal Basri kala itu menilai proyek ini sejak awal lebih banyak sarat kepentingan properti ketimbang transportasi. Ia menyebut kawasan Karawang hingga Walini (yang kini bergeser ke Padalarang) sudah dikuasai pengembang besar, seperti Lipo Group, sebelum proyek dimulai.
“Saya dapat informasi dari seorang menteri, spekulasi tanahnya sudah dikuasai perusahaan properti besar. Jadi ini bukan murni proyek transportasi,” ungkapnya.
Almarhum Faisal juga mengkritik keputusan pemerintah berpindah dari Jepang ke Tiongkok. Jepang menolak skema business to business karena proyek dianggap tidak layak, sementara Tiongkok mau masuk dengan skema itu—meski akhirnya beban ditanggung APBN.
“Tahun 2015 Presiden bilang proyek ini tidak akan pakai APBN. Tapi 2021 APBN dipakai juga. Pembengkakan biaya dari Rp86,5 triliun jadi Rp114 triliun. Jepang bunganya 0,2 persen, China 2 persen. Cost of capital-nya tinggi sekali,” jelasnya.
Bagi almarhum Faisal Basri, proyek ini sejak awal tidak visibel secara bisnis dan hanya menjadi beban fiskal negara. “Makanya saya bilang, sampai kiamat pun tidak akan balik modal,” pungkasnya dalam video yang tayang pada Desember 2021 itu. (bs)
