Kebijakan Pemerintah
Pembahasan RUU Perampasan Aset Makin Melebar, Muncul Wacana tak Patuh Bayar Pajak, Aset bisa Dirampas Negara
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di DPR semakin melebar. Pembahasan aturan ini tidak lagi terbatas pada tindak pidana korupsi semata, melainkan mulai merambah ...
Baca Selengkapnya
RUU Reforma Agraria: Tarik-Ulur Kedaulatan BRAN Hingga Kepastian Aset BUMN dan Data Tunggal Agraria
Pembahasan terkait Ketentuan Umum dalam Rancangan Undang-Undang Reforma Agraria di Panitia Kerja RUU tersebut dii DPR berlangsung sengit. Hal ini mengungkap tingginya kompleksitas penataan ...
Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR RI Janji Undurkan Diri Jika RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Disahkan sampai Batas Waktu 15 Desember 2026
Aksi demonstrasi 27 Agustus 2026 menghasilkan kesepakatan antara DPR dengan massa aksi. Pimpinan DPR disebut akan mengundurkan diri jika tidak menepati janji tuntutan pengesahan ...
Baca Selengkapnya
Forum Siniar Jurnalistik Minta Dewan Pers Perjelas Status Hukum Lembaga Mereka Sebagai Institusi Pers
Para konten kreator siniar meminta Dewan Pers memperjelas status hukum podcast, khususnya yang menjalankan fungsi jurnalisme agar tercakup dalam perlindungan Undang-Undang Nomor 40 Tahun ...
Baca Selengkapnya
Masa Jabatan Kapolri Digugat ke MK: Warga Minta Dibatasi 5 Tahun dan Hanya Boleh Dua Periode
Masa jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Dua warga negara, Saras Sandriyanti dan Lisdawati Manao, meminta jabatan Kapolri ...
Baca Selengkapnya
Siniar Jurnalistik Desak Pemerintah Perjuangkan Hak Ekonomi Podcaster dalam UU Hak Cipta yang Baru
Para konten kreator siniar mendesak pemerintah memperjuangkan hak ekonomi bagi para pembuat podcast jurnalistik yang ditayangkan melalui platform digital seperti Google dan Youtube. Dalam ...
Baca Selengkapnya
Hukuman Mati Koruptor: Sudah Ada Aturannya, Mengapa Tak Pernah Dipakai?
Ketika penegak hukum menemukan kasus korupsi besar, hampir selalu ada wacana untuk melakukan hukuman mati bagi tersangka. Publik seperti putus asa melihat penegakan hukum ...
Baca Selengkapnya
Daftar Lengkap 7 Kejaksaan Negeri Baru yang Dibentuk Presiden Prabowo Subianto
Presiden Prabowo Subianto membentuk tujuh kejaksaan negeri baru di sejumlah wilayah Indonesia. Pembentukan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2026 yang ditetapkan ...
Baca Selengkapnya
MK Putuskan Gugatan UU TNI Tidak Dapat Diterima, Ini Penyebabnya
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Permohonan Nomor 211/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang ...
Baca Selengkapnya
