Kebijakan Pemerintah
Buntut Putusan MK soal Ijazah Gibran, 11 Pimpinan KPU-Bawaslu Dilaporkan ke DKPP
Sebanyak 11 pimpinan KPU dan Bawaslu RI dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait persyaratan pendidikan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ...
Baca Selengkapnya
Rocky Gerung Tak Takut Kritik Prabowo Meski Jabat Wantimpres: Tidak Ada Basa-Basi di Situ
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menepis anggapan bahwa dirinya akan kehilangan kebebasan berpikir setelah masuk ke lingkungan Istana setelah dirinya mendapat jabatan. ...
Baca Selengkapnya
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Disahkan, Dikritik Kaum Pekerja, Dikeluhkan Pengusaha
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan resmi disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026). ...
Baca Selengkapnya
Komdigi: Tak Semua Jenis Kuota Wajib Diterapkan Mekanisme Rollover, Beda dengan Putusan MK?
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjelaskan bahwa operator seluler tidak wajib menerapkan mekanisme rollover pada semua paket layanan internet. Rollover yang dimaksud adalah penambahan ...
Baca Selengkapnya
Pembahasan RUU Perampasan Aset Makin Melebar, Muncul Wacana tak Patuh Bayar Pajak, Aset bisa Dirampas Negara
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di DPR semakin melebar. Pembahasan aturan ini tidak lagi terbatas pada tindak pidana korupsi semata, melainkan mulai merambah ...
Baca Selengkapnya
RUU Reforma Agraria: Tarik-Ulur Kedaulatan BRAN Hingga Kepastian Aset BUMN dan Data Tunggal Agraria
Pembahasan terkait Ketentuan Umum dalam Rancangan Undang-Undang Reforma Agraria di Panitia Kerja RUU tersebut dii DPR berlangsung sengit. Hal ini mengungkap tingginya kompleksitas penataan ...
Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR RI Janji Undurkan Diri Jika RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Disahkan sampai Batas Waktu 15 Desember 2026
Aksi demonstrasi 27 Agustus 2026 menghasilkan kesepakatan antara DPR dengan massa aksi. Pimpinan DPR disebut akan mengundurkan diri jika tidak menepati janji tuntutan pengesahan ...
Baca Selengkapnya
Forum Siniar Jurnalistik Minta Dewan Pers Perjelas Status Hukum Lembaga Mereka Sebagai Institusi Pers
Para konten kreator siniar meminta Dewan Pers memperjelas status hukum podcast, khususnya yang menjalankan fungsi jurnalisme agar tercakup dalam perlindungan Undang-Undang Nomor 40 Tahun ...
Baca Selengkapnya
Masa Jabatan Kapolri Digugat ke MK: Warga Minta Dibatasi 5 Tahun dan Hanya Boleh Dua Periode
Masa jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Dua warga negara, Saras Sandriyanti dan Lisdawati Manao, meminta jabatan Kapolri ...
Baca Selengkapnya
