Hukum & Peraturan
Hukuman Mati Koruptor: Sudah Ada Aturannya, Mengapa Tak Pernah Dipakai?
Ketika penegak hukum menemukan kasus korupsi besar, hampir selalu ada wacana untuk melakukan hukuman mati bagi tersangka. Publik seperti putus asa melihat penegakan hukum ...
Baca Selengkapnya
Masyarakat Adat Suku Balik Gugat UU IKN ke MK, Tuntut Kepastian Hukum atas Tanah Leluhur
Persoalan lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali disorot. Ketentuan yang mengatur kewajiban memperhatikan hak masyarakat adat ...
Baca Selengkapnya
Daftar Lengkap 7 Kejaksaan Negeri Baru yang Dibentuk Presiden Prabowo Subianto
Presiden Prabowo Subianto membentuk tujuh kejaksaan negeri baru di sejumlah wilayah Indonesia. Pembentukan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2026 yang ditetapkan ...
Baca Selengkapnya
Polemik Penahanan Pegiat Medsos Babe Aldo di Kalsel, Debat Produk Jurnalistik vs UU ITE
Penetapan tersangka dan penahanan aktivis media sosial dan youtuber Ali Ridho alias Babe Aldo oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan ...
Baca Selengkapnya
Besok Disahkan di DPR, Ini Isi Lengkap RUU Pusat Finansial Internasional RI
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) akan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (21/7/2026), setelah pemerintah dan Komisi XI DPR ...
Baca Selengkapnya
Dua Tersangka Baru Kasus Pengadaan Batu Bara Ditahan, Polri: Tak Ada Kaitan dengan Blackout Sumatra
Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan invoice financing oleh PT Perusahaan Pengelola Aset ...
Baca Selengkapnya
Perjuangan Epik Dayak Binua Tambang Laut Merebut 4 Ribu Hektare Tanah Adat dari Ekspansi Sawit di Tengah Bayang-Bayang Segel Satgas PKH
Sebuah prasasti berdiri kokoh di halaman rumah adat Ramin Bantang Ria Tani, Dusun Sei Enau, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Batu penanda itu bukan sekadar ...
Baca Selengkapnya
MK Putuskan Gugatan UU TNI Tidak Dapat Diterima, Ini Penyebabnya
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Permohonan Nomor 211/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang ...
Baca Selengkapnya
BPK Bongkar Ribuan Pendamping PKH Rangkap Kerja, Kemensos Baru Bergerak Usai Ketahuan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya lebih dari 1.600 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang rangkap jabatan atau memiliki pekerjaan lain di luar tugas ...
Baca Selengkapnya
