Berita
Tok! MK Batalkan Pasal Penghinaan Terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara dalam KUHP
Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal-pasal pidana penghinaan terhadap pemerintah maupun lembaga negara dan menyatakannya tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut dibacakan majelis ...
Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR RI Janji Undurkan Diri Jika RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Disahkan sampai Batas Waktu 15 Desember 2026
Aksi demonstrasi 27 Agustus 2026 menghasilkan kesepakatan antara DPR dengan massa aksi. Pimpinan DPR disebut akan mengundurkan diri jika tidak menepati janji tuntutan pengesahan ...
Baca Selengkapnya
Forum Siniar Jurnalistik Minta Dewan Pers Perjelas Status Hukum Lembaga Mereka Sebagai Institusi Pers
Para konten kreator siniar meminta Dewan Pers memperjelas status hukum podcast, khususnya yang menjalankan fungsi jurnalisme agar tercakup dalam perlindungan Undang-Undang Nomor 40 Tahun ...
Baca Selengkapnya
Masa Jabatan Kapolri Digugat ke MK: Warga Minta Dibatasi 5 Tahun dan Hanya Boleh Dua Periode
Masa jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Dua warga negara, Saras Sandriyanti dan Lisdawati Manao, meminta jabatan Kapolri ...
Baca Selengkapnya
Siniar Jurnalistik Desak Pemerintah Perjuangkan Hak Ekonomi Podcaster dalam UU Hak Cipta yang Baru
Para konten kreator siniar mendesak pemerintah memperjuangkan hak ekonomi bagi para pembuat podcast jurnalistik yang ditayangkan melalui platform digital seperti Google dan Youtube. Dalam ...
Baca Selengkapnya
Survei SSI: Publik Dukung RUU Perampasan Aset. Tetapi di Tangan DPR Akan Sulit atau Dihambat?
Kebanyakan rakyat Indonesia menginginkan Undang-Undang Perampasan Aset dibahas DPR. Namun masyarakat curiga apakah parlemen dapat dengan tulus membahasnya demi keadilan? Ini menjadi temuan hasil ...
Baca Selengkapnya
Hukuman Mati Koruptor: Sudah Ada Aturannya, Mengapa Tak Pernah Dipakai?
Ketika penegak hukum menemukan kasus korupsi besar, hampir selalu ada wacana untuk melakukan hukuman mati bagi tersangka. Publik seperti putus asa melihat penegakan hukum ...
Baca Selengkapnya
Masyarakat Adat Suku Balik Gugat UU IKN ke MK, Tuntut Kepastian Hukum atas Tanah Leluhur
Persoalan lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali disorot. Ketentuan yang mengatur kewajiban memperhatikan hak masyarakat adat ...
Baca Selengkapnya
Daftar Lengkap 7 Kejaksaan Negeri Baru yang Dibentuk Presiden Prabowo Subianto
Presiden Prabowo Subianto membentuk tujuh kejaksaan negeri baru di sejumlah wilayah Indonesia. Pembentukan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2026 yang ditetapkan ...
Baca Selengkapnya
