3 November 2025

Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh mulai menimbulkan efek politik. Presiden Joko Widodo yang selama ini memilih diam, akhirnya buka suara.   Ia menegaskan proyek tersebut bukan untuk mencari keuntungan, melainkan demi transportasi massal yang efisien. Namun bagi pengamat politik Rocky Gerung, pernyataan Jokowi itu justru menunjukkan kegelisahan. […]

Ledakan kemarahan sosial yang menewaskan sedikitnya 10 orang di berbagai kota beberapa hari lalu membuat Akbar Faizal bertanya: adakah partai politik di negeri ini yang sungguh-sungguh bercermin? Dalam perbincangan hangat, Menko Hukum, HAM dan Imipas, Yusril Ihza Mahendra menjawab dengan satu tesis besar—jika ingin menyelamatkan demokrasi, kita harus berani membongkar dan membangun ulang sistem partai

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, melontarkan kritik tajam terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam wawancara eksklusif bersama Akbar Faizal di podcast Akbar Faizal Uncensored. Menurutnya, KUHAP yang lahir di era 1980-an lebih berpihak pada pendekatan crime control model ketimbang menjunjung tinggi prinsip due process of law.   “KUHAP kita tidak memberikan

Isu soal keabsahan pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Bumingraka kembali mencuat setelah seorang pengacara, Subhan Palal, melayangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan ini menjadi sorotan karena dinilai melibatkan aspek hukum dan politik yang kompleks.   David Pajung, Wakil Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi (Bara JP), menekankan bahwa langkah hukum Subhan Palal merupakan hak