Buntut Pengepungan UGM dan 154 Penangkapan, Komnas HAM Desak Kapolri Usut Kekerasan Aparat

Share :

Sebanyak 154 orang ditangkap aparat usai unjuk rasa di Yogyakarta pada 10 November 2026. Dua belas orang di antara massa yang ditahan tersebut merupakan anak di bawah umur. Fakta ini menjadi temuan awal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Lembaga ini mendesak Polri mengusut tuntas dugaan kekerasan aparat saat pengamanan demonstrasi itu.

Komnas HAM juga menyoroti laporan mengenai pengepungan kawasan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM). Pengepungan oleh aparat gabungan itu dilaporkan terjadi sejak malam hingga dini hari. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah merespons keras rentetan temuan di lapangan tersebut. Ia menegaskan dugaan tindakan represif ini menjadi perhatian utama lembaganya.

“Komnas HAM memberikan atensi serius terhadap dugaan kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebih Kepolisian dalam merespon aksi penyampaian pendapat dan berkumpul di Yogyakarta pada 10 November 2026,” kata Anis dalam keterangan di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pemantauan Komnas HAM terhadap insiden ini telah dilakukan sejak 11 November 2026. Langkah investigasi ini merujuk Pasal 89 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Di sisi lain, Polda DIY telah membeberkan kronologi unjuk rasa tersebut. Aksi massa awalnya berjalan damai di sejumlah titik hingga pukul 18.00 WIB. Lokasi aksi meliputi Kantor Gubernur, DPRD DIY, dan Titik Nol Kilometer. Situasi memanas pada pukul 20.07 WIB. Sekelompok orang tak dikenal dituding bertindak anarkis di luar gedung DPRD DIY. Massa dituduh melempar batu, petasan, hingga bom molotov ke arah petugas.

Aparat gabungan kemudian merespons serangan itu dengan tembakan gas air mata. Polisi lalu memukul mundur massa ke arah utara hingga mencapai kawasan Bundaran UGM. Terkait pola pengamanan itu, Komnas HAM kembali mengingatkan aturan konstitusi. Kebebasan menyampaikan pendapat dan berkumpul dijamin oleh Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD 1945.

Jaminan serupa tercantum dalam UU HAM dan UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat. Pembatasan terhadap hak ini wajib memenuhi ketentuan Pasal 28J UUD 1945. Pembatasan harus berdasarkan undang-undang demi menghormati hak orang lain. Dalam menjalankan pengamanan, aparat juga terikat pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009. Aturan turunan ini mewajibkan implementasi prinsip dan standar HAM dalam tugas kepolisian.

Oleh karena itu, Komnas HAM mendesak Kapolri mengusut aparat yang terbukti represif. Pengusutan tersebut juga harus mencakup dugaan aparat memasuki kawasan kampus UGM secara paksa. Polisi dituntut memastikan penggunaan kekuatan berjalan proporsional. Polisi juga dituntut segera membebaskan peserta aksi yang berunjuk rasa damai. Aparat wajib memastikan tersedianya bantuan hukum bagi warga yang masih ditangkap. Komnas HAM turut meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap pola pengamanan demonstrasi.

Terakhir, Komnas HAM menyampaikan tuntutan tegas kepada Kapolri dan Panglima TNI. Keduanya diminta memastikan seluruh aparat bertindak profesional dan akuntabel. Pasukan di lapangan wajib menjaga supremasi sipil dan mematuhi HAM. Masyarakat juga diimbau agar selalu menyampaikan pendapat secara damai tanpa kekerasan.

Scroll to Top