UU Perampasan Aset Hapus Aturan Terkait Illicit Enrichment, DPR Rama-Ramai Bantah Ada Upaya Amankan Pejabat Dengan Kekayaan tak Wajar

Share :

Tidak dimuatnya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tidak wajar dalam Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang baru disahkan DPR menuai kritik tajam karena dinilai membuat kekayaan pejabat yang tidak masuk akal tetap aman selama perkara pidananya tidak pernah dibuka. Komisi III DPR RI membantah penghapusan aturan tersebut dimaksudkan untuk melindungi pejabat pemilik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak wajar, dengan beralasan instrumen LHKPN sudah dapat menjadi pintu masuk penyelidikan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), sementara UU Perampasan Aset diposisikan sebagai hukum acara formil.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan tidak ada satu pun pasal yang memberi perlakuan istimewa kepada penyelenggara negara. Menurutnya, LHKPN tetap dapat digunakan sebagai pintu masuk penelusuran dugaan tindak pidana korupsi maupun pencucian uang, sementara negara kini memiliki jalur mengejar aset minimal Rp 1 miliar meski tersangka atau terdakwa meninggal dunia, buron, atau tidak bisa dihadirkan ke persidangan.

“Dengan segala hormat, penilaian itu tidak sejalan dengan rumusan undang-undang. Tak satu pun ketentuan di dalamnya memberi perlakuan istimewa kepada pejabat,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/11/2026).

“Sejauh ini, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dapat menjadi pintu masuk penyelidikan dugaan korupsi maupun pencucian uang. Pekerjaan rumah kita bersama adalah memastikan seluruh administrasi ini bekerja sepenuhnya,” lanjutnya.

Habiburokhman menjelaskan bahwa keputusan tidak memasukkan illicit enrichment diambil setelah Komisi III menggelar sedikitnya 87 rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU), termasuk masukan dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) serta Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Said Karim pada 26 Oktober 2026. Menurutnya, UU Perampasan Aset berwatak sebagai hukum acara formil yang mengatur penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga perampasan aset, sehingga menetapkan peningkatan kekayaan tak wajar sebagai delik pidana materiil di dalamnya berisiko mengaburkan asas legalitas dan bertentangan dengan perlindungan hak milik dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

“Pertimbangan kami berangkat dari watak undang-undang ini sendiri. Ia adalah hukum acara yang mengatur hal administratif: bagaimana aset ditelusuri, diblokir, disita, dirampas, dikelola, lalu dikembalikan. Menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, termasuk peningkatan kekayaan yang tak bisa dijelaskan asal-usulnya, adalah urusan hukum pidana materiil. Mencampur keduanya dalam satu wadah berisiko mengaburkan batas yang dijaga oleh asas legalitas,” ujar Habiburokhman.

“Seseorang yang kesulitan menjelaskan asal-usul hartanya secara administratif belum tentu memperoleh harta itu dari kejahatan. Negara yang kuat bukanlah negara yang mudah merampas, melainkan negara yang merampas dengan alasan yang sah dan melalui prosedur yang adil,” tambahnya.

Ia juga merujuk pada putusan European Court of Human Rights dalam perkara Isaia and Others v. Italy pada 25 September 2025 serta kajian Bank Dunia tahun 2012 (On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption) yang mencatat banyak pusat keuangan dunia tidak mengakui illicit enrichment sebagai tindak pidana, sehingga pengejaran aset di luar negeri berbasis delik tersebut kerap terhambat dalam bantuan timbal balik masalah pidana (mutual legal assistance). “Roh undang-undang ini terletak pada kemampuan negara mengejar aset hasil kejahatan sampai ke tempat paling tersembunyi, termasuk ketika pelakunya sudah wafat atau buron,” ucapnya.

Senada dengan Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyatakan tidak dimasukkannya konsep pertanggungjawaban atas kenaikan kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan sah tersebut telah mempertimbangkan aspek hak asasi manusia (HAM), kajian akademis, serta karakter UU Perampasan Aset sebagai instrumen hukum formil.

“Terkait tidak dimasukkannya ketentuan tersebut dalam UU Perampasan Aset, keputusan ini sudah melalui berbagai pertimbangan, baik dari aspek HAM, kajian akademis, maupun karakter UU ini sebagai instrumen hukum formil,” kata Sahroni, Minggu (22/11/2026). “Apalagi, tidak semua negara mengadopsi konsep illicit enrichment, sehingga penerapannya juga perlu dikaji secara cermat. Prinsipnya, kita ingin UU Perampasan Aset menjadi instrumen yang kuat dan efektif untuk memulihkan aset hasil kejahatan, tanpa mengabaikan prinsip HAM dan kepastian hukum,” imbuh Sahroni.

Sebelumnya, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PUKAT FH UGM) Zaenur Rohman menyoroti bahwa perampasan aset terhadap harta kekayaan tidak wajar penyelenggara negara yang dikaitkan dengan LHKPN merupakan alasan utama publik mendorong regulasi tersebut. Tanpa ketentuan itu, mekanisme perampasan tanpa putusan pidana tetap bergantung pada adanya perkara pidana—seperti ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya—sehingga pejabat dengan harta tidak seimbang dengan penghasilan sahnya tetap aman apabila kasus pidananya tak kunjung diproses. “Inilah alasan utama publik mendorong RUU ini. Namun, terbukti DPR takut terhadap mekanisme perampasan harta tidak wajar,” kata Zaenur, Jumat (20/11/2026).

Selain ketiadaan aturan harta tidak wajar, Zaenur juga mengkritik draf RUU yang tidak dipublikasikan selama pembahasan serta sejumlah pasal krusial, mulai dari ketergantungan penelusuran aset pada ditemukannya perkara pidana atau tersangka, pembatasan perampasan hanya pada tindak pidana setelah undang-undang berlaku dalam Pasal 72, hingga Pasal 74 yang menunda berlakunya undang-undang sampai 12 bulan setelah diundangkan dan setelah Presiden membentuk badan pengelola serta badan pengawas aset tanpa batas waktu. “Artinya, UU yang disahkan bisa tidak pernah efektif bila badan-badannya tidak kunjung dibentuk,” ujarnya.

Indonesia Corru[tion Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset juga menilai UU ini sebagai UU Perampasan Aset Palsu. Dalam catatan kritisnya, ICW menyoroti tiga persoalan mendasar yang membuat regulasi ini layak disebut palsu. Pertama, ulas ICW, Harta pejabat yang tidak wajar tidak bisa dirampas.

Ketentuan terkait illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat yang tidak sepadan dengan profil pendapatan dan tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), hilang atau dihapus dari draf yang dibahas. Padahal ketentuan ini sebelumnya masih dipertahankan, namun ICW memantau klausul ini dihapus dalam draf tanggal 16 November 2026. “Dengan hilangnya klausul ini, harta janggal pejabat tidak dapat dirampas selama belum ada perkara pidana yang mengaitkannya,” ulas ICW.

Kedua, UU ini tidak bisa merampas hasil kejahatan korupsi dan kejahatan ekonomi di masa lalu. Pengaturan dalam draf dinilai membatasi daya jangkau ke masa lalu melalui ketentuan non-retroaktif (Pasal 72) dan penundaan keberlakuan (Pasal 74), serta menaikkan ambang batas mekanisme non-conviction based (NCB) dari Rp100 juta pada draf 2023 menjadi Rp1 miliar dalam draf 16 November 2026. ICW mengilustrasikan kelemahan ini melalui pelajaran kasus masa lalu, seperti perkara Soeharto yang dihentikan (SP3) karena alasan kesehatan. Kemudian ada juga kasus perampasan aset kasus Tengku Azmun Jafar yang tidak maksimal tereksekusi dibanding nilai putusan, hingga kesenjangan antara LHKPN dan kerugian negara pada kasus Setya Novanto.

Ketiga, Badan pengelola aset tersentralisasi di bawah Presiden. Kewenangan pengelolaan aset diatur melalui badan bentukan Presiden dengan desain kelembagaan yang diserahkan lebih lanjut kepada Peraturan Presiden (Pasal 53). Begitu pula badan pengawas yang pengaturannya merujuk pada Perpres (Pasal 61 dan 67). “ICW menilai pola tersebut mengarah pada sentralisasi di bawah kekuasaan eksekutif dan berisiko melemahkan independensi pengawasan,” tegas laporan tersebut. (

Scroll to Top