Alasan Luhut Terus Ngotot Agar Definisi Merugikan Negara dalam Korupsi Diubah

Share :

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai kepastian hukum merupakan salah satu faktor paling penting dalam membangun perekonomian Indonesia. Menurutnya, ketidakpastian hukum dapat menghambat investasi, membatasi ruang gerak dunia usaha, dan membuat perusahaan enggan mengambil risiko untuk mengembangkan bisnisnya. Hal tersebut disampaikan Luhut dalam perbincangan di podcast Akbar Faizal Uncensored, disaksikan Afu.id di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Dalam diskusi itu, ia menyoroti penggunaan konsep kerugian negara dalam penegakan hukum, khususnya dalam perkara yang melibatkan keputusan bisnis dan investasi. Luhut mengatakan, persoalan kepastian hukum menjadi salah satu isu utama yang dibahas di DEN ketika mengidentifikasi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. “Di DEN kita diskusi, apakah masalah paling penting dalam ekonomi? Hasilnya, legal certainty itu sangat berpengaruh pada perekonomian. Jika kalian tidak punya kepastian hukum, bisa dibalik kiri-kanan,” ujar Luhut.

Menurutnya, pelaku usaha membutuhkan kepastian mengenai batas antara keputusan bisnis yang mengandung risiko dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Tanpa batas yang jelas, keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan bisnis dapat berujung pada persoalan hukum ketika hasilnya tidak sesuai harapan.

Luhut menyebut, sebanyak 81 persen orang yang masuk penjara dalam konteks yang dibahas terkait dengan kerugian negara. Ia mempertanyakan penggunaan kerugian negara sebagai dasar yang terlalu dominan dalam perkara korupsi. Menurut Luhut, pendekatan tersebut perlu dibandingkan dengan praktik dan standar hukum internasional. Dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (United Nations Convention against Corruption/UNCAC), korupsi tidak didefinisikan semata-mata sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

UNCAC mengatur sejumlah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, antara lain penyuapan terhadap pejabat publik nasional maupun asing, penggelapan atau penyalahgunaan aset oleh pejabat publik, perdagangan pengaruh, penyalahgunaan fungsi atau jabatan, serta suap dan penggelapan dalam sektor swasta.

Konvensi tersebut juga mengatur pencucian hasil kejahatan, penyembunyian hasil tindak pidana, dan perintangan proses peradilan. Sementara itu, pengayaan tidak sah atau illicit enrichment diatur dalam Pasal 20 sebagai perbuatan yang dapat dipertimbangkan untuk dikriminalisasi, dengan tetap memperhatikan konstitusi dan prinsip dasar sistem hukum masing-masing negara.

Maka, kerugian keuangan negara bukan satu-satunya unsur yang menentukan suatu perbuatan sebagai korupsi dalam kerangka UNCAC. Penyuapan, misalnya, dapat menjadi tindak pidana meskipun belum terbukti menimbulkan kerugian keuangan negara. Namun, UNCAC juga tidak melarang negara menggunakan unsur kerugian negara dalam hukum nasionalnya. Ia menilai, penggunaan konsep kerugian negara yang terlalu luas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. “Tidak ada di seluruh negara pakai kerugian negara, kecuali mungkin di negara komunis,” ujarnya.

Kerugian Negara Jangan Menjadi Pasal Karet

Luhut mengatakan dirinya telah berdiskusi dengan sejumlah tokoh hukum, termasuk Jimly Asshiddiqie dan Yusril Ihza Mahendra, mengenai persoalan tersebut. Ia menyampaikan bahwa Yusril mengusulkan agar klausul kerugian negara tetap dipertahankan, tetapi penerapannya harus memiliki batasan yang jelas. “Usul Yusril, tidak hilang klausul kerugian negara, maka jangan sampai jadi pasal karet,” kata Luhut.

Dalam diskusi itu, Luhut juga mengutip penjelasan Yusril yang menyebut dirinya pernah terlibat dalam penandatanganan dokumen PBB terkait definisi korupsi dan telah melakukan kajian mengenai persoalan tersebut. Menurut Luhut, Indonesia perlu mengevaluasi penerapan konsep kerugian negara agar tidak digunakan secara berlebihan dalam penegakan hukum.

Istilah pasal karet dalam konteks hukum Indonesia merujuk pada ketentuan yang memiliki rumusan terlalu luas, multitafsir, atau tidak memberikan batasan yang cukup jelas mengenai perbuatan yang dilarang. Ketentuan semacam itu berpotensi menimbulkan ketidakpastian karena penerapannya sangat bergantung pada penafsiran aparat penegak hukum. Dalam perkara korupsi, persoalan tersebut dapat muncul ketika kerugian yang timbul dari keputusan bisnis langsung diperlakukan sebagai indikasi tindak pidana tanpa membedakan kesalahan administratif, risiko usaha, dan perbuatan yang memenuhi unsur korupsi.

Meski demikian, keberadaan unsur kerugian negara dalam hukum Indonesia memiliki dasar hukum tersendiri. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur sejumlah perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai tindak pidana. Karena itu, persoalan yang disoroti Luhut bukan sekadar menghapus atau mempertahankan unsur kerugian negara, melainkan bagaimana merumuskan dan menerapkannya secara proporsional.

Luhut juga mempertanyakan apakah praktik terbaik internasional atau international best practice telah benar-benar diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Menurutnya, gagasan yang berasal dari luar negeri tidak seharusnya diadopsi secara membabi buta. Setiap konsep hukum perlu dikaji terlebih dahulu, termasuk kesesuaiannya dengan karakteristik ekonomi, sistem hukum, dan kondisi kelembagaan Indonesia.

Ia menyinggung persoalan pengambilalihan aset Belanda oleh Indonesia sebagai bagian dari pembahasan mengenai sejarah dan penerapan hukum di Tanah Air. Dalam pandangan Luhut, Indonesia perlu berhati-hati ketika mengadopsi konsep hukum internasional. Praktik yang dianggap berhasil di negara lain belum tentu dapat diterapkan dengan cara yang sama di Indonesia. Karena itu, ia menilai penting untuk memastikan bahwa penerapan konsep kerugian negara tidak justru menghambat kegiatan ekonomi yang sah.

Risiko Eksplorasi Minyak dan Persaingan Pertamina

Luhut juga mengaitkan persoalan kerugian negara dengan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi. Ia menilai perusahaan minyak nasional menghadapi tantangan ketika harus mengambil keputusan investasi yang mengandung risiko tinggi. Salah satu contohnya adalah pengeboran sumur minyak yang tidak selalu menghasilkan cadangan komersial.

Dalam industri migas, kegagalan menemukan cadangan minyak merupakan risiko yang melekat pada kegiatan eksplorasi. Biaya pengeboran dapat tetap menjadi beban perusahaan meskipun sumur yang dibor tidak menghasilkan minyak dalam jumlah ekonomis.

Luhut mengatakan, apabila kegagalan eksplorasi langsung dipandang sebagai kerugian negara, perusahaan nasional seperti Pertamina dapat menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan pengeboran.

“Kenapa drilling minyak kompeni kita kalah dengan asing, karena dry dianggap kerugian negara, sedangkan persentase jika menggali lubang sumur minyak itu 6 banding 1. Maka Pertamina kalah dengan perusahaan minyak asing,” ujar Luhut.

Ia menduga, perusahaan minyak asing memiliki keleluasaan lebih besar dalam melakukan eksplorasi karena tidak menghadapi persoalan penerapan aturan kerugian negara dengan cara yang sama seperti perusahaan milik negara. Meski demikian, perbedaan tersebut perlu dilihat dalam konteks struktur kepemilikan, tata kelola, dan rezim hukum yang berlaku pada masing-masing perusahaan.

Perusahaan minyak nasional tetap harus mempertanggungjawabkan penggunaan modal negara, sementara perusahaan swasta juga memiliki kewajiban hukum dan tata kelola terhadap investasinya. Persoalan yang menjadi perhatian Luhut adalah bagaimana memastikan risiko bisnis yang wajar tidak otomatis diperlakukan sebagai tindak pidana, tanpa menghilangkan pertanggungjawaban apabila ditemukan penyimpangan atau korupsi.

Korban Pasal Karet “Merugikan Negara”

Luhut juga menyinggung sejumlah perkara hukum yang menurutnya memperlihatkan pentingnya kepastian hukum dalam pengambilan keputusan bisnis. Salah satunya adalah perkara Karen Agustiawan, mantan Direktur Utama Pertamina, yang pernah terjerat perkara korupsi terkait investasi Pertamina di Blok Basker Manta Gummy (BMG), Australia.

Kasus tersebut menjadi salah satu contoh perdebatan mengenai batas antara keputusan bisnis yang mengandung risiko dan tindak pidana korupsi. Dalam perkara itu, persoalan investasi dan kerugian perusahaan menjadi bagian dari proses hukum yang harus dinilai berdasarkan bukti dan unsur pidana yang berlaku.

Luhut juga menyinggung kasus Ibam, seorang konsultan yang menurutnya telah melakukan kesalahan dalam pekerjaannya dan tidak memperoleh keuntungan dari keputusan yang diambil. Ia mempertanyakan apakah seseorang yang tidak mendapatkan keuntungan dari suatu keputusan bisnis, tetapi kemudian menghadapi persoalan hukum, telah diperlakukan secara adil. “Ini tidak benar, ini melanggar human right,” ujar Luhut.

Pernyataan tersebut menunjukkan kekhawatirannya terhadap penerapan hukum yang dinilai tidak proporsional, terutama ketika seseorang menghadapi proses pidana akibat keputusan yang diambil dalam kegiatan profesionalnya.

Selain itu, Luhut juga menyinggung perkara yang berkaitan dengan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Perkara yang berkaitan dengan pengadaan perangkat teknologi pendidikan tersebut menjadi bagian dari diskusi mengenai dugaan kerugian negara dan pertanggungjawaban dalam pengambilan keputusan.

Luhut menilai, kepastian hukum memiliki hubungan langsung dengan keberanian perusahaan untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha. Menurutnya, keputusan bisnis yang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai prosedur perlu mendapatkan perlindungan hukum, terutama ketika keputusan tersebut mengandung risiko yang wajar.

Sebaliknya, kepastian hukum juga harus tetap menjamin penindakan terhadap tindakan korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan perbuatan yang secara nyata merugikan keuangan negara. Karena itu, ia mendorong agar penerapan konsep kerugian negara dilakukan secara lebih terukur, dengan memperhatikan praktik internasional sekaligus kebutuhan dan karakteristik hukum Indonesia.

Scroll to Top