Berita
KPK Telusuri Alur Perintah Korupsi HGB: Ungkap Struktur Bayangan di Kementerian ATR/BPN, Summarecon Buka Suara Soal Penangkapan Presdir
Penyidikan skandal dugaan suap pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ...
Baca Selengkapnya
Akbar Faizal Terima Penghargaan sebagai Tokoh Podcaster Jurnalistik Berpengaruh 2026
Akbar Faizal menerima penghargaan Kabar Award 2026 dalam kategori Tokoh Podcaster Jurnalistik Berpengaruh 2026 yang diberikan PT Kabar Grup Indonesia (KGI). Penghargaan tersebut diserahkan ...
Baca Selengkapnya
Pembahasan RUU Perampasan Aset Makin Melebar, Muncul Wacana tak Patuh Bayar Pajak, Aset bisa Dirampas Negara
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di DPR semakin melebar. Pembahasan aturan ini tidak lagi terbatas pada tindak pidana korupsi semata, melainkan mulai merambah ...
Baca Selengkapnya
RUU Reforma Agraria: Tarik-Ulur Kedaulatan BRAN Hingga Kepastian Aset BUMN dan Data Tunggal Agraria
Pembahasan terkait Ketentuan Umum dalam Rancangan Undang-Undang Reforma Agraria di Panitia Kerja RUU tersebut dii DPR berlangsung sengit. Hal ini mengungkap tingginya kompleksitas penataan ...
Baca Selengkapnya
Vonis Pemecatan Dibatalkan, 2 Prajurit TNI Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Malah Diringankan
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menerima permohonan banding yang diajukan oleh empat prajurit TNI terpidana kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus. Berdasarkan ...
Baca Selengkapnya
Tok! MK Batalkan Pasal Penghinaan Terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara dalam KUHP
Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal-pasal pidana penghinaan terhadap pemerintah maupun lembaga negara dan menyatakannya tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut dibacakan majelis ...
Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR RI Janji Undurkan Diri Jika RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Disahkan sampai Batas Waktu 15 Desember 2026
Aksi demonstrasi 27 Agustus 2026 menghasilkan kesepakatan antara DPR dengan massa aksi. Pimpinan DPR disebut akan mengundurkan diri jika tidak menepati janji tuntutan pengesahan ...
Baca Selengkapnya
Forum Siniar Jurnalistik Minta Dewan Pers Perjelas Status Hukum Lembaga Mereka Sebagai Institusi Pers
Para konten kreator siniar meminta Dewan Pers memperjelas status hukum podcast, khususnya yang menjalankan fungsi jurnalisme agar tercakup dalam perlindungan Undang-Undang Nomor 40 Tahun ...
Baca Selengkapnya
Masa Jabatan Kapolri Digugat ke MK: Warga Minta Dibatasi 5 Tahun dan Hanya Boleh Dua Periode
Masa jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Dua warga negara, Saras Sandriyanti dan Lisdawati Manao, meminta jabatan Kapolri ...
Baca Selengkapnya
