Tiga Tahun Jadi Tersangka, Pemeriksaan Firli Bahuri di KPK Masih Mandek, Kini Polisi Turun Tangan

Share :

Kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang menjerat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri belum juga menemukan titik akhir. Hampir tiga tahun berstatus tersangka, perkara yang ditangani Polda Metro Jaya tersebut masih tertahan di tahap pemberkasan. Terbaru, penyidik Polda Metro Jaya kembali berupaya menghadirkan Firli untuk menjalani pemeriksaan. Bahkan, polisi sampai mendatangi mantan pimpinan lembaga antirasuah itu ketika sedang berada di sebuah gelanggang olahraga (GOR) bulu tangkis.

Langkah tersebut dilakukan setelah Firli dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan, kedatangan penyidik ke lokasi Firli bukan untuk melakukan penangkapan, melainkan menindaklanjuti ketidakhadirannya dalam pemeriksaan. “Enggak ada yang diamankan,” kata Budi saat dikonfirmasi pada Rabu (11/11/2026).

Menurut Budi, dalam pertemuan tersebut Firli menyampaikan kesediaannya untuk hadir memenuhi panggilan pemeriksaan berikutnya. Penyidik kini masih menunggu kepastian jadwal kehadiran Firli melalui tim penasihat hukumnya. Budi mengungkapkan, hingga Senin (16/11/2026), berkas perkara dugaan pemerasan terhadap SYL masih dalam proses pelengkapan sesuai petunjuk jaksa penuntut umum.

Sebelumnya, berkas perkara tersebut sempat dikembalikan kejaksaan kepada penyidik karena dinilai belum lengkap atau berstatus P19. Penyidik kemudian melakukan sejumlah pelengkapan untuk memenuhi petunjuk jaksa sebelum berkas kembali diserahkan. “Memang beberapa waktu ada beberapa kendala terkait tentang pemenuhan berkas perkara yang P19 oleh kejaksaan. Setelah itu dilengkapi oleh teman-teman penyidik dari Krimsus dan ini dikirim kembali. Makanya untuk pemenuhan berkas perkara perlu kehadiran saudara FB,” kata Budi.

Pemeriksaan terhadap Firli menjadi salah satu bagian yang diperlukan penyidik untuk melengkapi berkas perkara tersebut. Setelah seluruh petunjuk jaksa dipenuhi dan berkas dinyatakan lengkap atau P21, proses hukum dapat dilanjutkan ke tahap II, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan. Dengan demikian, perkara yang sudah berjalan hampir tiga tahun itu masih belum memasuki persidangan.

Dua Kali Mangkir, Polisi Datangi Firli di GOR

Upaya penyidik menghadirkan Firli menjadi sorotan setelah personel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mendatanginya di sebuah GOR bulu tangkis pada Selasa (10/11/2026) malam. Kedatangan polisi tersebut sempat memunculkan kabar bahwa Firli telah ditangkap. Namun, Polda Metro Jaya membantah informasi tersebut. Polisi menegaskan tidak ada penangkapan maupun pengamanan terhadap Firli.

Penyidik hanya menindaklanjuti dua kali ketidakhadiran Firli dalam panggilan pemeriksaan sebagai tersangka. Dalam pertemuan itu, Firli disebut menyampaikan kesediaannya untuk memenuhi panggilan berikutnya. Polda Metro Jaya pun masih berkoordinasi dengan pihak penasihat hukum Firli untuk menentukan waktu pemeriksaan.

Kasus yang menjerat Firli bermula dari dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo ketika masih menjabat sebagai Menteri Pertanian. Polda Metro Jaya menetapkan Firli sebagai tersangka pada 22 November 2023. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, termasuk memeriksa saksi serta mengumpulkan sejumlah alat bukti. Dalam perkara ini, Firli disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e, Pasal 12B, atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Firli juga disangkakan melanggar Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang KPK terkait larangan pimpinan KPK bertemu langsung dengan pihak yang sedang berperkara.

Kasus tersebut menjadi perhatian publik lantaran Firli merupakan pimpinan lembaga yang memiliki mandat memberantas tindak pidana korupsi. Firli juga diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPK setelah Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi etik berat terkait pertemuannya dengan SYL. Firli juga beberapa kali menempuh jalur praperadilan untuk menggugat penetapan status tersangkanya.

Tercatat, Firli telah tiga kali mengajukan praperadilan. Gugatan terbarunya didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 12 Maret 2025. Namun, permohonan tersebut kemudian dicabut. Meski demikian, proses hukum di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Hingga kini, penyidik masih berupaya melengkapi berkas perkara agar dapat dilimpahkan ke kejaksaan.

Selain perkara dugaan pemerasan terhadap SYL, Firli juga dilaporkan dalam perkara lain, yakni dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Firli turut dilaporkan terkait dugaan pelanggaran Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Ketentuan tersebut mengatur larangan pimpinan KPK mengadakan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tersangka atau pihak yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK.

Scroll to Top