KPK Tahan Anggota DPR RI Anwar Sadad Bagus Wahyudiono di Kasus Suap Hibah Jatim, Terima Jatah Fee Rp 1,26 Miliar

Share :

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bagus Wahyudiono (BGS), anggota DPR RI 2024–2029 sekaligus mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur 2019–2024 Anwar Sadad (AS), terkait kasus dugaan suap dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur. Bagus diduga berperan mengoordinasikan aliran commitment fee dan menerima bagian uang sebesar Rp 1,26 miliar.

Penahanan dilakukan terhadap Bagus sebagai tersangka pihak penerima dari klaster kedua setelah penyidik merampungkan pemeriksaan. “Pada hari ini, Senin, 16 November 2026, KPK melakukan penahanan terhadap satu tersangka pihak penerima dari klaster kedua, yaitu saudara BGS (Bagus Wahyudiono) selaku staf AS (Anwar Sadad) dari Anggota DPRD Jatim atau pihak swasta,” ungkap Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein saat jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).

Taufik menjelaskan, perkara bermula saat staf Sekretariat DPRD Jawa Timur merekapitulasi besaran alokasi dana hibah dan menghimpun usulan masing-masing anggota dewan. Dari pembagian tersebut, Anwar Sadad diduga memperoleh jatah dana hibah senilai total Rp 291,5 miliar, dengan rincian Rp 48,9 miliar pada 2019, Rp 37,6 miliar pada 2020, Rp 121,3 miliar pada 2021, dan Rp 83,7 miliar pada 2022.

Untuk setiap kuota dana hibah Pemprov Jawa Timur tahun 2019–2022 yang menjadi jatahnya, Anwar Sadad mensyaratkan pemberian commitment fee sebesar 15 hingga 20 persen kepada para koordinator lapangan (korlap) atau anggota DPRD Jawa Timur yang meminta pergeseran alokasi antar-anggota dewan. Korlap yang menyanggupi permintaan fee tersebut kemudian membentuk pokmas atau menggunakan lembaga tertentu untuk membuat proposal permohonan dana hibah sebelum diserahkan kepada anggota DPRD atau perwakilannya.

“Selanjutnya, BGS selaku staf AS diberi tugas untuk mengkoordinir usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para Korlap, melakukan verifikasi atau kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengkoordinir commitment fee dari Korlap, mengelola fee dari para Korlap, dan merekapitulasi setiap fee atau pengeluaran AS,” terang Taufik. Setelah kesepakatan terjalin, para korlap menyerahkan commitment fee sebesar 20 hingga 25 persen melalui tiga cara, yakni diserahkan langsung secara tunai kepada Anwar Sadad, diserahkan secara tunai atau transfer melalui Bagus selaku orang kepercayaan, maupun dengan membayarkan keperluan pribadi Anwar Sadad.

“Dari penyerahan permintaan atas commitment fee dalam periode 2019-2022, AS menerima total sejumlah Rp 41,7 miliar. Di mana sebesar Rp 40,5 miliar untuk AS, sementara BGS mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp 1,26 miliar,” ungkap Taufik. Taufik menambahkan, dana hibah yang telah dicairkan kepada setiap pokmas kembali disunat oleh para korlap sebesar 20 hingga 30 persen. Akibatnya, anggaran yang benar-benar digunakan untuk program masyarakat hanya tersisa 55 hingga 70 persen dari nilai awal.

Dalam proses penyidikan, KPK juga menyita aset milik Bagus berupa satu unit rumah di Kabupaten Sidotopo, Surabaya, serta satu unit rumah di Kabupaten Mojokerto. Atas perbuatannya, Bagus bersama Anwar Sadad sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus suap dana hibah APBD Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak. Secara keseluruhan, KPK telah menetapkan 21 tersangka yang terdiri atas 4 pihak penerima dari unsur penyelenggara negara serta 17 pihak pemberi yang mencakup 15 pihak swasta dan 2 penyelenggara negara.

Hingga saat ini baru tujuh tersangka yang ditahan, sementara penyidikan terhadap satu tersangka, yakni mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi (KUS), dihentikan karena yang bersangkutan meninggal dunia. KPK memastikan segera menempuh upaya paksa terhadap para tersangka yang tersisa hingga tahap penuntutan. “Ya kita berharap atau kita mendoakan sama-sama tim penyidik untuk segera menyelesaikan dan melakukan proses-proses penyidikan berikutnya ya, upaya-upaya paksa berikutnya, penahanan dan penyerahan ke tahap penuntutan,” jelas Taufik.

Scroll to Top