Wacana pemerintah pusat memindahkan populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, berbenturan keras dengan realitas tata ruang dan ekologi di lapangan. Alih-alih terancam oleh potensi bencana alam seperti tsunami atau letusan Gunung Krakatau seperti yang didalihkan, ancaman nyata bagi kelestarian satwa purba tersebut justru datang dari intervensi manusia: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diketahui telah menetapkan seluruh kawasan laut di perairan sekitar Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Penetapan zonasi ekstraktif yang mengitari jantung konservasi dunia ini memicu perlawanan sengit dari Pemerintah Provinsi Banten. Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, secara tegas menolak rencana relokasi satwa yang menjadi identitas tanah Banten tersebut—terlebih di saat habitat asli Ujung Kulon baru saja membuktikan daya dukung ekologisnya dengan lahirnya seekor bayi badak jawa secara alami.
Berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM tentang Penetapan Wilayah Pertambangan di Provinsi Banten yang mulai berlaku sejak Februari 2026 lalu, seluruh area perairan yang mengelilingi Taman Nasional Ujung Kulon ditandai dengan arsiran krem yang dikategorikan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, membenarkan ketetapan yang diteken Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut.
Kendati demikian, Ari berdalih bahwa status WUP tidak serta-merta mengizinkan aktivitas pengerukan tambang dilakukan tanpa persetujuan rencana tata ruang daerah. “Yang jadi WUP itu tetap potensi yang ada, tapi nanti dikembalikan ke tata ruang wilayah masing-masing kabupaten/kota. Itu terkait dengan RTR [Rencana Tata Ruang] dan PKKPR [Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang]-nya. Karena PKKPR itu jadi kunci untuk dikeluarkan izin tambang,” ujar Ari James saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).
Namun, masuknya kawasan perairan penyangga taman nasional ke dalam peta zonasi tambang nasional memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat sipil mengenai motif sebenarnya di balik narasi “penyelamatan bencana” atas relokasi Badak Jawa yang sebelumnya digaungkan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, di forum COP31 Antalya, Turki. Secara historis, ekosistem Ujung Kulon terbukti mampu pulih secara mandiri pasca-letusan dahsyat Gunung Krakatau dan gelombang tsunami setinggi 15 meter pada tahun 1883.
Narasi bahwa Ujung Kulon sudah tidak lagi aman atau layak huni bagi spesies bercula satu tersebut terpatahkan oleh bukti ilmiah terbaru dari Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Kamera jebak (camera trap) mendokumentasikan kelahiran seekor bayi Badak Jawa dalam kondisi sehat dari indukan produktif bernama Desy yang terekam pada 10 Oktober 2026.
Kelahiran ini menjadi anak kelima yang dilahirkan Desy dalam delapan tahun terakhir, menyusul Arjuna (2013), Arum (2015), Hawa (2018), dan Syauki (2024). Plt. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Mahfudz, menegaskan bahwa momentum ini merupakan bukti empiris bahwa ekosistem Ujung Kulon masih terjaga sangat baik. “Kelahiran ini menjadi bukti bahwa habitat Ujung Kulon masih ideal, dan upaya perlindungan intensif yang dilakukan berjalan efektif,” terang Mahfudz dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).
Merespons wacana pemindahan yang memicu keresahan luas—mulai dari kalangan ulama, organisasi lingkungan WWF, hingga masyarakat adat Badui—Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menyatakan keberatan keras dan mempertanyakan urgensi relokasi satwa tersebut ke Jawa Timur. “Saya keberatan karena badak itu asetnya Banten. Kalau enggak ada badak, ya bukan Banten. Saya lihat ada apa ini badak dipindahkan, apa tidak mampu begitu? Atau seperti apa?” tegas Dimyati di Serang, Senin (16/11/2026).
Menurut Dimyati, Badak Jawa bukan sekadar komoditas konservasi, melainkan warisan peninggalan zaman purbakala yang memiliki ikatan spiritual dan kearifan lokal mendalam bagi warga setempat serta masyarakat adat Badui sebagai simbol penjaga keselamatan daerah dari bencana. “Karena biar bagaimana badak itu sumber, dianggap sebagai sumber pengamanan daerah dari bencana,” tambahnya.
Dimyati memastikan pihaknya akan segera memanggil pengelola Balai Taman Nasional Ujung Kulon untuk mengaudit langsung kondisi populasi dan habitat, sekaligus membentengi aset hayati Banten dari kebijakan pemindahan yang dinilai sarat tanda tanya. Saat ini, diperkirakan ada 100 ekor badak cula satu hidup di habitat alaminya yang berada di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten.




