Bareskrim Polri kembali menyita aset terkait kasus dugaan penipuan investasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Kali ini, penyidik menyita 103 objek tanah dan bangunan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan nilai ditaksir mencapai Rp10,23 miliar. Penyitaan dilakukan pada Rabu (28/10/2026) di Perumahan D’Trosemi, Desa Trosemi, Kecamatan Gatak, Sukoharjo.
Aset yang disita terdiri atas 86 bidang tanah kavling seluas 7.343 meter persegi dan 17 unit rumah di atas lahan seluas 1.200 meter persegi. Seluruh aset tersebut tercatat atas nama PT Multiguna Cipta Mandiri (MCM), perusahaan milik Taufiq Aljufri yang menjabat sebagai Direktur Utama PT DSI. Penyitaan ini merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri aliran dana yang diduga disalahgunakan dalam perkara PT DSI, sekaligus mengamankan aset yang berpotensi digunakan untuk memulihkan kerugian para korban.
Kasus PT DSI bermula dari kegiatan perusahaan yang bergerak di bidang layanan pendanaan berbasis teknologi informasi dengan prinsip syariah. Pada praktiknya, PT DSI mempertemukan pemberi dana atau lender dengan penerima dana yang membutuhkan pembiayaan untuk berbagai proyek. Namun, sejak 2025, sejumlah lender mengeluhkan dana yang mereka tempatkan tidak kembali sesuai perjanjian. Keluhan tersebut kemudian berkembang menjadi laporan dugaan tindak pidana yang ditangani Bareskrim Polri.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per September 2025, PT DSI telah menghimpun dana dari 23.266 lender dengan akumulasi mencapai Rp11,49 triliun sejak 2018. Pada 22 September 2025, dana lender yang belum kembali tercatat lebih dari Rp2,47 triliun milik 11.151 lender. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,87 triliun diduga disalurkan ke proyek fiktif. Sementara itu, dana yang benar-benar mengalir ke proyek riil hanya sekitar Rp145 miliar. Temuan tersebut menjadi salah satu dasar pengusutan dugaan penyalahgunaan dana lender oleh penyidik.
Dalam perkembangannya, Bareskrim Polri membagi penanganan perkara PT DSI ke dalam empat klaster. Tiga klaster pertama telah memiliki berkas perkara yang dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa. Sementara itu, klaster keempat masih dalam tahap penyidikan dan menyasar pertanggungjawaban pidana PT DSI sebagai korporasi.
Pada Oktober 2026, Bareskrim mengungkapkan penelusuran aset dalam perkara tersebut telah mencapai lebih dari Rp500 miliar. Namun, angka tersebut merupakan nilai aset yang telah ditelusuri penyidik, bukan jumlah dana yang sudah berhasil dikembalikan kepada para korban.
Sebelumnya, pada awal Oktober 2026, penyidik juga menyita lima aset tanah dan bangunan di Kabupaten Bogor dan Tangerang Selatan dengan estimasi nilai sekitar Rp425 miliar. Aset tersebut terdiri atas sejumlah properti yang diduga berkaitan dengan perkara PT DSI. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran aset, termasuk terhadap pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan perusahaan.
Aset Sukoharjo Diduga Berkaitan dengan Korporasi
Penyitaan 103 objek tanah dan bangunan di Sukoharjo dilakukan dalam penyidikan klaster keempat, yakni perkara yang menargetkan PT DSI sebagai korporasi. Menurut keterangan kepolisian, aset tersebut ditemukan melalui kerja sama antara Bareskrim Polri dan OJK. Data hasil penelusuran OJK kemudian diverifikasi oleh penyidik ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo untuk memastikan kepemilikan aset.
Penyitaan dilakukan berdasarkan penetapan izin penyitaan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 309/PenPid.B-SITA/2026/PN Skh tertanggal 13 Oktober 2026. Kasubdit II/Perbankan Dittipideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol M. Arsal Sahban, menegaskan penyitaan tersebut bukan akhir dari penelusuran aset.
Bareskrim Polri telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Taufiq Aljufri selaku Direktur Utama PT DSI, ARL selaku komisaris, MY dan AS selaku mantan direktur, serta FH yang merupakan pendiri dan penasihat PT DSI. Penyidik menjerat para tersangka dengan sejumlah ketentuan pidana, termasuk dugaan penipuan, penggelapan, pelanggaran di sektor keuangan, dan tindak pidana pencucian uang.
Selain proses pidana, penyidik juga berupaya mengamankan aset untuk mendukung pemulihan kerugian para lender. Bareskrim mengingatkan para korban agar menyimpan bukti penempatan dana dan tidak mudah percaya kepada pihak yang menjanjikan pengembalian uang secara cepat dengan imbalan tertentu.




