Usulan KPK Soal RUU Perampasan Aset, Harta Pejabat yang Tak Dilaporkan ke LHKPN Dapat Dirampas Negara

Share :

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengusulkan agar negara dapat merampas harta milik pejabat yang tidak dicantumkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Usulan ini disampaikan sebagi materi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset).

Johanis menilai, hal ini perlu menjadi perhatian serius agar para penyelenggara negara dapat melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan yang dimilikinya, dan tidak harus harus menutup-nutupi. “Seseorang yang melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan ternyata kekayaan yang sesungguhnya melampaui batas yang dilaporkan di LHKPN, maka harta itu berhak dirampas,” katanya kepada wartawan, Minggu (25/10/2026).

Johanis menegaskan, usulan ini tidak hanya berlaku bagi pejabat yang tidak jujur dalam penyampaian harta kekayaan pribadinya, Tetapi juga bagi penyelenggara yang sama sekali tidak melapor. Mengingat laporan LHKPN sendiri merupakan kewajiban yang harus dilakukan bagi mereka berdasarkan Undang-Undang yang berlaku saat ini. “Termasuk pejabat yang wajib melapor LHKPN, tetapi tidak melapor, maka harta kekayaannya dirampas saja oleh negara,” tegasnya.

Di sisi lain ia menuturkan, mekanisme keberatan juga perlu diatur apabila penyelenggara negara tidak menerima atas tindakan perampasan aset oleh negara. Peraturan ini sambungnya, dapat mendorong pejabat lebih patuh dalam menyampaikan laporan harta kekayaan kepada KPK. “Kalau hal seperti ini diatur di dalam UU Perampasan Aset, semua penyelenggara negara tidak akan berani membuat laporan LHKPN yang tidak benar,” tuturnya.

Terkait dengan nomenklatur atau penamaan, ia mengusulkan agar tetap menggunakan nama perampasan aset dalam RUU tersebut. Penamaan ini menurutnya sudah dikenal sebelumnya sehingga tidak perlu adanya perubahan.

Merujuk pada Pasal 18 pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Penamaan perampasan aset bukan hal yang baru dalam aturan pemberantasan korupsi. “Kata-kata atau nomenklatur perampasan itu bukan hal yang tabu, atau bukan hal yang tidak biasa,” pungkasnya.

Scroll to Top