Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menyoroti lambatnya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak segera melakukan pemanggilan ulang terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Seharusnya KPK segera menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron di kasus suap pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Summarecon di Kabupaten Bogor.
Nusron sebelumnya telah dijadwalkan pemeriksaan oleh penyidik pada 7 Oktober 2026, namun saat itu ia tidak penuhi penggilan dengan alasan sudah memiliki agenda internal di Kementerian ATR/BPN. Selanjutnya, KPK kembali menjadwalkan ulang pada 15 Oktober, lagi-lagi kader Partai Golkar ini tidak hadir dan mengirimkan surat penundaan karena harus melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
Beberapa waktu setelahnya, pihak Imigrasi mengonfirmasi, Nusron telah tiba di Indonesia pada 17 Oktober. Akan tetapi hingga saat ini KPK belum memastikan kapan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap Nusron, termasuk upaya paksa oleh penyidik.
Melihat hal itu, Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut, KPK tidak memiliki ketegasan dalam melakukan pemanggilan, bahkan terkesan mengulur-ngulur waktu. Padahal sambung Boyamin, masa penahanan terhadap para tersangka terus berjalan. “Maka proses ini akan semakin lewat begitu saja, kesaksian Nusron Wahid akan menjadi tidak bisa dilakukan pendalaman,” katanya, Senin (2/11/2026).
Boyamin juga meminta KPK harus menyadari bahwa yang dilakukannya itu menandakan tidak adanya keberanian dari Aparat Penegak Hukum (APH) dalam memintai keterangan saksi khususnya yang berada di level atas. “Kalau masyarakat kecil diproses hukum dengan cepat tapi ini orang yang berlevel tinggi maka menjadi berlarut-larut,” tegasnya.
Sebelumnya Boyamin juga mengungkap adanya skenario dari Nusron untuk mangkir kembali dari pemeriksaan KPK. Modus yang dilakukan dengan cara melakukan perjalanan dinas ke Jepang. Hal itu juga terungkap dari pengajuan anggaran dinas yang dilakukan Nusron pada pekan lalu.
Boyamin menyebut, kunjungan dinas ke Jepang belum mendapatkan jadwal yang jelas. Jadwal ditentukan saat keluarnya agenda pemeriksaan oleh KPK. Oleh karena itu, ia menduga, Nusron telah merencanakan mangkir pemeriksaan di tengah pengungkapan kasus yang menyeret empat anak buahnya.
KPK sendiri mengaku tidak melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri atau cekal terhadap Nusron. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, pencekalan hanya dilakukan untuk tersangka. Sementara Nusron saat ini statusnya masih saksi. “Kita merujuk ke KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana),” kata Budi, Rabu (21/10/2026).




