Ancaman serius terhadap keamanan privasi dan kerentanan sistem administrasi kependudukan di Indonesia kembali mencuat ke permukaan publik. Ruang media sosial dihebohkan oleh serangkaian kasus pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data pribadi warga sipil kelas pekerja yang dimanipulasi untuk kepentingan pihak tak bertanggung jawab—mulai dari modus penghindaran pajak kendaraan mewah hingga pencatutan status pekerjaan fiktif yang melibatkan balita berusia tiga tahun.
Gelombang kecemasan ini bermula ketika sebuah tangkapan layar resume medis seorang anak berusia tiga tahun viral di platform media sosial X (sebelumnya Twitter). Dalam dokumen rekam medis tersebut, tercantum informasi status pekerjaan pasien cilik itu sebagai “Anggota Polri”. Unggahan tersebut sontak memancing reaksi keras warganet. Unggahan itu sendiri dirilis akun @dfarchiveee yang menunjukkan resume medis seorag anak kecil dari sebuah rumah sakit. Yang membuatnya kaget, ternyata anak yang baru berusia 3 tahun itu dicatat sebagai anggota Polri. “anak aku baru 3 tahun jadi anggota juga kak,” keluh akun @dfarchiveee, dikutip Senin (26/10/2026).
Unggahan itu mendapat tanggapan bernada kecemasan dari akun lainnya. Akun dengan nama pengguna @inipiian meluapkan kemarahannya atas bobolnya proteksi data warga negara. “Gila sih ini bahaya banget, bayangin data lu dipake buat manipulasi pajak pejabat, bahkan sampe data anak umur 3 tahun juga dipake, udah sakit ini negara !!!” tulis akun tersebut. Fenomena anomali data kependudukan ini bukanlah insiden tunggal. Dalam beberapa waktu terakhir, rangkaian kasus pencatutan identitas masyarakat kecil kian marak dan berulang, menimbulkan kerugian moral serta ancaman administratif bagi para korban.
Sebelum kasus balita tercatat sebagai anggota kepolisian viral, seorang barista bernama Daffa mengalami pengalaman membingungkan tatkala berniat mengecek Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) miliknya. Alih-alih mendapati profil pekerjaan aslinya, data di laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP) justru mencatat kegiatan utama Daffa sebagai ‘Anggota MPR, DPR, dan DPD’. “P maksud, gw kan cuma barista tbtb jadi anggota dewan gini blay,” tulis Daffa melalui akun Threads miliknya.
Tidak hanya jabatan fiktif, profil perpajakan Daffa turut mencantumkan status sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) padahal ia sama sekali tidak memiliki badan usaha. Kondisi ini membuatnya khawatir akan risiko hukum dan kewajiban perpajakan fiktif di kemudian hari.
Nasib yang jauh lebih pelik menimpa Yudariansyah (Yuda), seorang mekanik bengkel motor rumahan yang tinggal di sebuah gang sempit di kawasan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Yuda mendadak didatangi oleh tim penagih pajak dari Samsat Ciledug yang menyodorkan surat tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) senilai Rp137,4 juta untuk sebuah mobil super-car mewah jenis McLaren Seri 570S AT keluaran tahun 2019.
Petugas Samsat yang melakukan penelusuran door-to-door dibuat terhenyak saat mendapati alamat yang tertera di STNK justru mengarah ke rumah kontrakan sederhana di perkampungan padat. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Samsat Ciledug, Idam Kholid, menegaskan bahwa pihaknya langsung percaya bahwa Yuda merupakan korban pencatutan identitas.
“Udah kami tanyain benar tidak punya mobil sport, yang bersangkutan jawab enggak pernah malah dia bilang, ‘saya mah kuli, boro-boro beli mobil mewah, makan aja harus nyari duit dulu tiap hari’,” ungkap Idam Kholid menirukan pengakuan Yuda. Samsat Ciledug menduga kuat bahwa NIK milik Yuda telah dicatut oleh oknum pembeli asli atau pihak showroom bersama penyedia jasa pembiayaan (leasing) guna menghindari pengenaan pajak progresif atas kendaraan senilai Rp4,5 miliar tersebut.
Akibat pencatutan ini, rekam jejak finansial korban terancam rusak, termasuk potensi pencoretan dari daftar penerima bantuan sosial pemerintah. Rentetan kasus mulai dari balita berstatus anggota Polri, barista yang mendadak jadi anggota dewan, hingga mekanik miskin yang ditagih pajak mobil miliaran rupiah membuktikan rapuhnya keamanan basis data warga di ruang digital nasional.
Pemerintah dan instansi berwenang didesak untuk segera melakukan audit total terhadap sistem integrasi data kependudukan (Dukcapil) serta sistem administrasi perpajakan maupun perbankan. Di bawah payung hukum Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), penyalahgunaan data milik orang lain secara melawan hukum sejatinya diancam dengan sanksi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.




