Kejar Target 15 Desember, DPR Tunjuk Habiburokhman Pimpin Panja RUU Perampasan Aset di Masa Reses, Kebiasaan Sistem Kebut Produk UU di Tengah Tumpukan Isu Krusial Jadi Pertanyaan

Share :

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, ditunjuk memimpin Panja tersebut bersama Soedeson Tandra dari Fraksi Golkar sebagai Wakil Ketua Panja. Penunjukan struktur pimpinan Panja ini disepakati dalam rapat pimpinan Komisi III bersama para kepala kelompok fraksi (kapoksi).

Yang menjadi perhatian, pembentukan Panja serta percepatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ini dilakukan di tengah masa reses DPR. Komisi III memajukan jadwal RDPU yang sedianya diresmikan pada masa sidang November mendatang demi mengejar target pengesahan kilat. “Tadi kita rapat antara pimpinan dan para kapoksi, kita menyepakati, menunjuk saya, Habiburokhman, sebagai Ketua Panja, dan Saudara Soedeson Tandra sebagai Wakil Ketua Panja,” ujar Habiburokhman dalam RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/10/2026).

“Tujuan pemajuan jadwal ini adalah memastikan agar pengesahan bisa dilaksanakan paling lambat tanggal 15 Desember 2026,” tambahnya. Langkah maraton di masa reses ini merupakan bagian dari janji politis pimpinan DPR kepada koalisi masyarakat sipil saat menggelar aksi pada Agustus lalu. Bahkan, pimpinan DPR sempat menandatangani surat komitmen untuk siap mundur dari jabatannya maupun dari keanggotaan dewan apabila RUU Perampasan Aset gagal disahkan sebelum pertengahan Desember 2026.

Kendati akselerasi pengerjaan terus dipacu, RUU Perampasan Aset diterpa rentetan kritik tajam terkait banyaknya celah hukum dan kelemahan regulasi. Koalisi masyarakat sipil mengidentifikasi adanya kejanggalan substansial antara draf versi DPR tertanggal 10 Juli 2026 dengan draf awal yang disodorkan pemerintah. Beberapa poin krusial yang dinilai bermasalah meliputi salah satunya, penghapusan ketentuan illicit enrichment. DPR disinyalir menghapus norma terkait peningkatan kekayaan secara tidak sah (illicit enrichment).

Namun, isu ini menuai perdebatan akademis. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Said Karim justru menilai konsep illicit enrichment tidak perlu dimasukkan karena ranahnya berada pada hukum pidana materiil, bukan hukum acara. “Persoalan utamanya terletak pada adanya kenaikan harta yang tidak dapat dijelaskan secara wajar. Diperlukan kehati-hatian agar tidak melahirkan celah hukum atau tindakan sewenang-wenang oknum penegak hukum,” tutur Said.

Isu krusial berikutnya adalah, Draf DPR dituding mempersempit skema perampasan tanpa pemidanaan (non-conviction based forfeiture). Pakar hukum UGM Oce Madril menekankan, skema NCB seharusnya tetap dibuka secara terbatas untuk mengejar aset hasil kejahatan dalam kondisi khusus, seperti ketika tersangka meninggal dunia atau melarikan diri.

Kemudian hal lain yang menjadi persoalan adalah soal kejelasan kelembagaan pengelola asset. Tata kelola instansi yang berwenang mengurus aset sitaan dianggap masih menggantung. Mengingat nilai aset yang diselamatkan sangat fantastis—seperti penyelamatan kerugian negara oleh Kejaksaan Agung yang mencapai Rp131 triliun dan KPK sebesar Rp5 triliun. Terkait hal ini, Oce mendorong terbentuknya lembaga pengelola aset khusus yang profesional di bawah Presiden.

Hal berikut yang menjadi persoalan adalah jaminan fair trial dan hak pihak ketiga. Hal ini terkait belum adilnya perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik. Definisi “aset” harus dibatasi secara tegas hanya pada hasil tindak pidana agar tidak menyasar harta sah masyarakat. Selain itu, perluasan daftar jenis tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset—seperti usulan dimasukkannya tindak pidana judi online ke dalam 13 sektor tindak pidana yang diatur—turut menambah beban krusial yang wajib dirampungkan.

Polanya yang tergesa-gesa dalam mengejar tenggat pengesahan kembali memicu kekhawatiran publik atas kualitas undang-undang yang dihasilkan. Prosedur pengesahan yang dipercepat di masa reses menambah panjang rekam jejak DPR dalam meloloskan regulasi krusial secara kilat (fast-track legislation), yang sering kali berujung pada minimnya partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).

Dalam beberapa tahun terakhir, publik menyaksikan deretan rancangan undang-undang bernuansa sapu bersih atau yang berdampak luas bagi tata kelola negara dibahas dan disahkan dalam waktu singkat. Tren pembentukan undang-undang kilat ini tercermin dalam beberapa preseden legislasi nasional seperti RUU UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang dibahas dan diketok dalam rentang waktu tergolong singkat untuk regulasi berkategori omnibus yang mengubah puluhan undang-undang sekaligus, hingga akhirnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

Kemudian juga ada revisi UU Mahkamah Konstitusi dan UU KPK. Pembahasan substansi pasal-pasal krusial yang rampung hanya dalam hitungan hari di tengah penolakan publik dan masa reses/akhir periode dewan. Berikutnya ada RUU Ibu Kota Negara (IKN). Naskah akademis dan RUU IKN diselesaikan hanya dalam waktu sekitar 16 hari kerja sebelum disahkan menjadi UU Nomor 3 Tahun 2022.

Terakhir, ada RUU Reforma Agraria dan RUU Minerba. Pembahasan kilat pada pasal-pasal penguasaan lahan dan konsesi tambang yang kerap memicu penolakan dari koalisi masyarakat sipil dan organisasi pemuda. Meskipun DPR mengklaim telah mengundang sekitar 20 elemen masyarakat—terdiri dari akademisi, dosen, mahasiswa, hingga advokat—pada RDPU di masa reses ini, kalangan pengamat menyayangkan pengerjaan undang-undang sekompleks RUU Perampasan Aset yang harus dipaksa rampung dalam hitungan minggu.

Scroll to Top