Pemerintah resmi memulai langkah pengkajian ulang terhadap definisi tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan nasional. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan kajian mendalam mengenai redefinisi korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Instruksi tersebut mengemuka usai usulan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan terkait penyelarasan definisi korupsi dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan penindakan dan menyelaraskan hukum nasional, bukan untuk memperringat hukuman bagi para koruptor. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengonfirmasi instruksi Presiden Prabowo seusai melangsungkan pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/10/2026).
“Pak Presiden menegaskan bahwa beliau bukan berarti sudah menyetujui apa yang disampaikan oleh DEN, tapi beliau meminta untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam supaya kita mampu merumuskan pengertian korupsi itu yang cocok dengan situasi negara yang kita hadapi,” tegas Yusril.
Yusril menjelaskan, Indonesia telah meratifikasi UNCAC sejak tahun 2006 melalui undang-undang nasional. Namun, selama 20 tahun terakhir, belum ada penyesuaian signifikan pada UU Tipikor yang terakhir kali direvisi pada tahun 2001. Penyesuaian ini juga dinilai mendesak seiring dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, pembaharuan KUHAP, serta pembahasan RUU Perampasan Aset.
“Jadi memang harus dilakukan revisi ulang terhadap perundang-undangan korupsi kita, tapi bukan mau meringankan korupsi sebenarnya. Jangan disalahpahami seperti itu. Justru kita ingin memperluas scope dari korupsi itu dan melakukan efektivitas dalam penindakan kasus-kasus korupsi yang terjadi,” tambah Yusril.
Yusril menyoroti banyaknya praktik kejahatan ekonomi mendalam yang merugikan negara namun selama ini luput dari jerat UU Tipikor, seperti underinvoicing ekspor dan eksploitasi sumber daya alam secara terlarang. “Orang menambang semau-maunya, dia ekspor katakanlah 20.000 ton, lapor cuman 10.000. Nah, mereka melakukan penyelundupan besar-besaran, penipuan pajak, dan lain-lain yang mungkin sekarang belum terkategorikan sebagai satu tindak pidana korupsi. … Luput dari perhatian kita, itu seolah-olah bukan korupsi. Padahal itu harusnya dikategorikan merugikan perekonomian negara,” jelasnya.
Wacana ini pertama kali mencuat setelah Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan hasil kajian timnya kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Selasa (20/10/2026). Luhut menyoroti bahwa standar internasional UNCAC berfokus pada tindakan penyuapan (bribery) dan bukan semata kerugian negara, yang dinilainya sering kali memberatkan iklim bisnis dan investasi.
“Tadi Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi. Nah, itu kami mengacu pada UN Convention Chapter mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi di UN Chapter yang sudah diratifikasi oleh pemerintah 20 tahun yang lalu adalah bribery, penyuapan, jadi tidak bicara mengenai kerugian negara,” ujar Luhut (20/10/2026).
Namun, menyusul sorotan tajam dari publik dan kalangan akademisi, Luhut memberikan klarifikasi bahwa rekomendasi DEN tidak bertujuan menghapus delik kerugian negara dari UU Tipikor maupun Pasal 603 dan 604 KUHP, melainkan menyempurnakan penerapannya. Pihak Istana melalui Yusril juga menegaskan kembali bahwa Presiden Prabowo tetap berpendirian teguh agar unsur kerugian negara tidak dihilangkan dari konsep hukum antikorupsi di Indonesia.
Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor selama ini kerap memicu polemik karena dinilai sering mempidanakan keputusan bisnis atau tindakan administratif yang berujung pada kerugian finansial semata. Advokat sekaligus pendiri Dalimunthe & Tampubolon Lawyers (DNT Lawyers), Boris Tampubolon, menilai norma kerugian negara dalam UU Tipikor memang memerlukan kepastian hukum agar tidak mudah ditafsirkan secara elastis.
Boris mencatat tiga kelemahan utama dalam praktik penegakan hukum saat ini. Pertama, ketidakjelasan soal definisi mens rea (niat jahat). Seseorang bisa dijadikan terdakwa hanya karena jabatan atau kewenangan penandatanganan dokumen tanpa pernah menerima suap atau memiliki niat jahat. Kedua, ketiadaan batas baku. Boris mengatakan, saat in tidak ada pembeda yang tegas antara kesalahan administratif, perdata, dan pidana. Ketiga adalah ketidakjelasan jenis pidana. Dalam perundangan yang ada, saat ini batasan tindak pidana umum (seperti pencurian dana BUMN) dengan tindak pidana korupsi tidak jelas alias kabur.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Boris mengusulkan tiga langkah perbaikan substansi. “Pembuktian mens rea harus diperjelas dengan menambahkan unsur ‘dengan maksud’ dalam Pasal 2 UU Tipikor atau Pasal 603 KUHP. … Definisi melawan hukum harus dimaknai melawan UU, bukan pelanggaran SOP, tata kelola, atau perjanjian,” kata Boris, Minggu (25/10/2026).
Ia juga menambahkan bahwa penghitungan kerugian negara seharusnya secara konsisten dikembalikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai amanat konstitusi guna menghindari perbedaan hasil perhitungan antarlembaga. Langkah ini diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi pengambil keputusan yang beritikad baik serta menciptakan kepastian hukum bagi investor.
Di sisi lain, gagasan pengubahan atau penghapusan unsur kerugian negara dalam UU Tipikor mendulang kekhawatiran serius dari para pegiat antikorupsi. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, memperingatkan risiko besar jika delik kerugian negara didegradasi atau dihilangkan.
Menurut Novel, fokus utama pemerintah seharusnya berada pada perbaikan tata kelola dan sistem pencegahan korupsi yang masih lemah, bukan dengan mengubah pasal-pasal inti penindakan. “Karena itu, dalam pandangan saya, daripada mengubah Pasal 2 dan Pasal 3 yang menurut saya sekarang persoalan mengenai pencegahan korupsi, sistem tata kelola yang itu semua masih lemah, belum lagi konflik dan seterusnya,” ujar Novel dalam tayangan YouTube Novel Baswedan Podcast, Senin (26/10/2026).
Novel menggarisbawahi bahwa penghapusan atau penyempitan norma tersebut berisiko meloloskan para pelaku kejahatan korupsi berskala megaskandal yang saat ini belum terungkap. “Terus pasalnya yang dihilangkan di mana justru malah berpotensi negara akan bisa kehilangan kekayaan atau keuangannya dengan jumlah yang sangat besar dan tidak bisa dikejar lagi, itu yang bahaya. Kita lihat praktik-praktik korupsi besar yang belum terungkap, jadi yang belum terungkap saya khawatir Pasal 2, Pasal 3 itu kalau hilang enggak bisa lagi diungkap tuh,” tegas Novel.
Pemerintah berencana menyusun hasil kajian teknis bersama kementerian/lembaga terkait, termasuk Kementerian Luar Negeri dan KPK, untuk kemudian diselaraskan dan dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pembahasan internal pemerintah ini akan menentukan arah revisi UU Tipikor ke depan, baik melalui inisiatif DPR maupun pemerintah.




