Aturan PPN Pembalut Resmi Digugat ke MK, Haruskah Kebutuhan Dasar Perempuan Dipajaki?
Seorang warga, Bernita Matondang, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memasukkan pembalut ke dalam daftar barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) itu tercatat dengan nomor perkara 406/PUU-XXIV/2026. MK pernah mengabulkan permohonan serupa pada 2017, ketika daftar bahan pokok bebas
Aturan PPN Pembalut Resmi Digugat ke MK, Haruskah Kebutuhan Dasar Perempuan Dipajaki? Read More »


