2 November 2026

Aturan PPN Pembalut Resmi Digugat ke MK, Haruskah Kebutuhan Dasar Perempuan Dipajaki?

Seorang warga, Bernita Matondang, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memasukkan pembalut ke dalam daftar barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) itu tercatat dengan nomor perkara 406/PUU-XXIV/2026. MK pernah mengabulkan permohonan serupa pada 2017, ketika daftar bahan pokok bebas

Aturan PPN Pembalut Resmi Digugat ke MK, Haruskah Kebutuhan Dasar Perempuan Dipajaki? Read More »

KPK Dipandang Tak Punya Nyali Periksa Nusron, Penegakan Hukum Menjadi Tidak Profesional

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menyoroti lambatnya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak segera melakukan pemanggilan ulang terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Seharusnya KPK segera menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron di kasus suap pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Summarecon di Kabupaten Bogor. Nusron sebelumnya telah dijadwalkan pemeriksaan

KPK Dipandang Tak Punya Nyali Periksa Nusron, Penegakan Hukum Menjadi Tidak Profesional Read More »

Scroll to Top