27 Oktober 2026

Usulan KPK Soal RUU Perampasan Aset, Harta Pejabat yang Tak Dilaporkan ke LHKPN Dapat Dirampas Negara

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengusulkan agar negara dapat merampas harta milik pejabat yang tidak dicantumkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Usulan ini disampaikan sebagi materi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset). Johanis menilai, hal ini perlu menjadi perhatian serius agar para penyelenggara negara

Usulan KPK Soal RUU Perampasan Aset, Harta Pejabat yang Tak Dilaporkan ke LHKPN Dapat Dirampas Negara Read More »

Pemerintah Putuskan Kaji UU Tipikor, Ahli Hukum Ungkap Kelemahan Penegakan Hukum Korupsi dan Risiko Besar Hiangnya Delik Kerugian Negara

Pemerintah resmi memulai langkah pengkajian ulang terhadap definisi tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan nasional. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan kajian mendalam mengenai redefinisi korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Instruksi tersebut mengemuka usai usulan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan terkait penyelarasan definisi korupsi dengan United Nations

Pemerintah Putuskan Kaji UU Tipikor, Ahli Hukum Ungkap Kelemahan Penegakan Hukum Korupsi dan Risiko Besar Hiangnya Delik Kerugian Negara Read More »

Scroll to Top