RUU Perampasan Aset Disahkan DPR, ICW Sebut UU Palsu, Paparkan Tiga Alasan Mendasar UU Ini Bakal Mandul
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pengesahan yang berlangsung setelah 18 tahun regulasi ini berada di parlemen. Rapat paripurna dengan agenda tunggal pengesahan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani

