akbarfaisal

Dirjenpas Mashudi Mundur Buntut Skandal Klaster Mewah Lapas Cibinong, Bongkar Fasilitas Komersial Tanpa Koordinasi di Tengah Penyelidikan

Tinggalkan Komentar / Hukum & Peraturan, Informasi Terkini, Kejaksaan, Polisi, & KPK / Oleh

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Mashudi resmi menyatakan mundur dari jabatannya. Pengunduran itu disebutkan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral menyusul terbongkarnya skandal fasilitas mewah bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat. Surat pengunduran diri Mashudi telah diterima secara resmi oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto pada

Dirjenpas Mashudi Mundur Buntut Skandal Klaster Mewah Lapas Cibinong, Bongkar Fasilitas Komersial Tanpa Koordinasi di Tengah Penyelidikan Read More »

Ombudsman Temukan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong, Ditjenpas Bentuk Tim Pemeriksa

Tinggalkan Komentar / Informasi Terkini, Kejaksaan, Polisi, & KPK / Oleh

Ombudsman Republik Indonesia menemukan adanya fasilitas mewah bagi warga binaan saat melakukan peninjauan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut langsung ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengatakan Ditjenpas telah membentuk tim untuk memeriksa dan memverifikasi temuan tersebut. “Informasi yang disampaikan Ombudsman menjadi

Ombudsman Temukan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong, Ditjenpas Bentuk Tim Pemeriksa Read More »

KPK Telusuri Alur Perintah Korupsi HGB: Ungkap Struktur Bayangan di Kementerian ATR/BPN, Summarecon Buka Suara Soal Penangkapan Presdir

Tinggalkan Komentar / Hukum & Peraturan, Informasi Terkini, Kejaksaan, Polisi, & KPK / Oleh

Penyidikan skandal dugaan suap pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus bergulir. Pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjaring pimpinan korporasi raksasa properti PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) serta pejabat pertanahan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini memfokuskan penyidikan untuk mengusut tuntas alur

KPK Telusuri Alur Perintah Korupsi HGB: Ungkap Struktur Bayangan di Kementerian ATR/BPN, Summarecon Buka Suara Soal Penangkapan Presdir Read More »

Akbar Faizal Terima Penghargaan sebagai Tokoh Podcaster Jurnalistik Berpengaruh 2026

Tinggalkan Komentar / Informasi Terkini, Politik / Oleh

Akbar Faizal menerima penghargaan Kabar Award 2026 dalam kategori Tokoh Podcaster Jurnalistik Berpengaruh 2026 yang diberikan PT Kabar Grup Indonesia (KGI). Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 KGI di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, Jumat (11/9/2026). Kabar Award 2026 diberikan kepada sejumlah tokoh nasional, akademisi, pemimpin daerah, serta korporasi yang dinilai

Akbar Faizal Terima Penghargaan sebagai Tokoh Podcaster Jurnalistik Berpengaruh 2026 Read More »

Pembahasan RUU Perampasan Aset Makin Melebar, Muncul Wacana tak Patuh Bayar Pajak, Aset bisa Dirampas Negara

Tinggalkan Komentar / Hukum & Peraturan, Informasi Terkini, Kebijakan Pemerintah / Oleh

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di DPR semakin melebar. Pembahasan aturan ini tidak lagi terbatas pada tindak pidana korupsi semata, melainkan mulai merambah kejahatan finansial lain, termasuk penggelapan pajak dan perbankan. Sinyal perlunya memperluas jangkauan RUU Perampasan Aset disuarakan oleh Anggota Komisi XI DPR, Harris Turino. Ia menilai penyitaan aset seharusnya berlaku setara bagi

Pembahasan RUU Perampasan Aset Makin Melebar, Muncul Wacana tak Patuh Bayar Pajak, Aset bisa Dirampas Negara Read More »

RUU Reforma Agraria: Tarik-Ulur Kedaulatan BRAN Hingga Kepastian Aset BUMN dan Data Tunggal Agraria

Tinggalkan Komentar / Hukum & Peraturan, Informasi Terkini, Kebijakan Pemerintah / Oleh

Pembahasan terkait Ketentuan Umum dalam Rancangan Undang-Undang Reforma Agraria di Panitia Kerja RUU tersebut dii DPR berlangsung sengit. Hal ini mengungkap tingginya kompleksitas penataan hukum pertanahan di Indonesia, mulai dari kekhawatiran atas pergeseran fokus lembaga eksekutor, status aset milik BUMN/BMN, hingga kebutuhan mendesak akan integrasi data spasial tunggal nasional. Salah satu perdebatan paling tajam dalam

RUU Reforma Agraria: Tarik-Ulur Kedaulatan BRAN Hingga Kepastian Aset BUMN dan Data Tunggal Agraria Read More »

Vonis Pemecatan Dibatalkan, 2 Prajurit TNI Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Malah Diringankan

Tinggalkan Komentar / Hukum & Peraturan, Informasi Terkini / Oleh

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menerima permohonan banding yang diajukan oleh empat prajurit TNI terpidana kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus. Berdasarkan Putusan Nomor 56-K/PMT-II/BDG/AL/VI/2026 yang diunggah dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), majelis hakim membatalkan vonis pemecatan dinas sekaligus meringankan hukuman penjara bagi dua terdakwa utama. Dua terdakwa yang mendapatkan pengurangan sanksi

Vonis Pemecatan Dibatalkan, 2 Prajurit TNI Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Malah Diringankan Read More »

Tok! MK Batalkan Pasal Penghinaan Terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara dalam KUHP

Tinggalkan Komentar / Hukum & Peraturan, Informasi Terkini / Oleh

Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal-pasal pidana penghinaan terhadap pemerintah maupun lembaga negara dan menyatakannya tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut dibacakan majelis hakim MK yang diketuai oleh Ketua MK Suhartoyo, dalam persidangan, Jumat (28/8/2026). “Mengabulkan untuk seluruhnya permohonan uji materiil atas Pasal 240 dan Penjelasannya serta Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Tok! MK Batalkan Pasal Penghinaan Terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara dalam KUHP Read More »

Pimpinan DPR RI Janji Undurkan Diri Jika RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Disahkan sampai Batas Waktu 15 Desember 2026

Tinggalkan Komentar / Hukum & Peraturan, Kebijakan Pemerintah / Oleh

Aksi demonstrasi 27 Agustus 2026 menghasilkan kesepakatan antara DPR dengan massa aksi. Pimpinan DPR disebut akan mengundurkan diri jika tidak menepati janji tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset tidak dilakukan sampai batas waktu 3 bulan dari sekarang. Kesepakatan tersebut disampaikan Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriono alias Botok. Ia menyebut DPR telah menyetujui satu dari

Pimpinan DPR RI Janji Undurkan Diri Jika RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Disahkan sampai Batas Waktu 15 Desember 2026 Read More »

Scroll to Top