akbarfaisal

UU Perampasan Aset Hapus Aturan Terkait Illicit Enrichment, DPR Rama-Ramai Bantah Ada Upaya Amankan Pejabat Dengan Kekayaan tak Wajar

Tidak dimuatnya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tidak wajar dalam Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang baru disahkan DPR menuai kritik tajam karena dinilai membuat kekayaan pejabat yang tidak masuk akal tetap aman selama perkara pidananya tidak pernah dibuka. Komisi III DPR RI membantah penghapusan aturan tersebut dimaksudkan

UU Perampasan Aset Hapus Aturan Terkait Illicit Enrichment, DPR Rama-Ramai Bantah Ada Upaya Amankan Pejabat Dengan Kekayaan tak Wajar Read More »

RUU Perampasan Aset Disahkan DPR, ICW Sebut UU Palsu, Paparkan Tiga Alasan Mendasar UU Ini Bakal Mandul

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pengesahan yang berlangsung setelah 18 tahun regulasi ini berada di parlemen. Rapat paripurna dengan agenda tunggal pengesahan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani

RUU Perampasan Aset Disahkan DPR, ICW Sebut UU Palsu, Paparkan Tiga Alasan Mendasar UU Ini Bakal Mandul Read More »

Tok! DPR-Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Rapat Paripurna, Ini 10 Poin yang Sasar Koruptor dan Penipu Investasi Bodong

Komisi III DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR terdekat guna disahkan menjadi undang-undang. Regulasi ini memuat 10 poin pengaturan yang menyasar aset tindak pidana korupsi hingga kejahatan penipuan investasi bodong. Kesepakatan tingkat satu tersebut diambil dalam

Tok! DPR-Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Rapat Paripurna, Ini 10 Poin yang Sasar Koruptor dan Penipu Investasi Bodong Read More »

Ujung Kulon Dikepung Peta Tambang: Ancaman Terbesar Badak Jawa Bukan Letusan Anak Krakatau dan Tsunami, Melainkan Keserakahan Manusia

Wacana pemerintah pusat memindahkan populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, berbenturan keras dengan realitas tata ruang dan ekologi di lapangan. Alih-alih terancam oleh potensi bencana alam seperti tsunami atau letusan Gunung Krakatau seperti yang didalihkan, ancaman nyata bagi kelestarian satwa purba tersebut

Ujung Kulon Dikepung Peta Tambang: Ancaman Terbesar Badak Jawa Bukan Letusan Anak Krakatau dan Tsunami, Melainkan Keserakahan Manusia Read More »

KPK Tahan Anggota DPR RI Anwar Sadad Bagus Wahyudiono di Kasus Suap Hibah Jatim, Terima Jatah Fee Rp 1,26 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bagus Wahyudiono (BGS), anggota DPR RI 2024–2029 sekaligus mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur 2019–2024 Anwar Sadad (AS), terkait kasus dugaan suap dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur. Bagus diduga berperan mengoordinasikan aliran commitment fee dan menerima bagian uang sebesar Rp 1,26 miliar. Penahanan dilakukan terhadap Bagus sebagai

KPK Tahan Anggota DPR RI Anwar Sadad Bagus Wahyudiono di Kasus Suap Hibah Jatim, Terima Jatah Fee Rp 1,26 Miliar Read More »

Tiga Tahun Jadi Tersangka, Pemeriksaan Firli Bahuri di KPK Masih Mandek, Kini Polisi Turun Tangan

Kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang menjerat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri belum juga menemukan titik akhir. Hampir tiga tahun berstatus tersangka, perkara yang ditangani Polda Metro Jaya tersebut masih tertahan di tahap pemberkasan. Terbaru, penyidik Polda Metro Jaya kembali berupaya menghadirkan Firli untuk menjalani

Tiga Tahun Jadi Tersangka, Pemeriksaan Firli Bahuri di KPK Masih Mandek, Kini Polisi Turun Tangan Read More »

Pamit Lewat Video, Gibran Nyatakan Mundur dari Wapres Bukan karena Perkara Ijazah

Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa dirinya memutuskan mengundurkan diri dari Wakil Presiden bukan karena polemik ijazah. Melalui video yang ia rilis, Gibran blak-blakan bahwa keputusan mengundurkan diri dari jabatan Wapres murni sikap pribadi. Pengunduran diri yang direstui Presiden Prabowo Subianto itu disebutnya sudah melalui pertimbangan yang matang demi kebaikan bangsa dan negara. Gibran mengatakan, bahwa

Pamit Lewat Video, Gibran Nyatakan Mundur dari Wapres Bukan karena Perkara Ijazah Read More »

Buntut Pengepungan UGM dan 154 Penangkapan, Komnas HAM Desak Kapolri Usut Kekerasan Aparat

Sebanyak 154 orang ditangkap aparat usai unjuk rasa di Yogyakarta pada 10 November 2026. Dua belas orang di antara massa yang ditahan tersebut merupakan anak di bawah umur. Fakta ini menjadi temuan awal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Lembaga ini mendesak Polri mengusut tuntas dugaan kekerasan aparat saat pengamanan demonstrasi itu. Komnas HAM

Buntut Pengepungan UGM dan 154 Penangkapan, Komnas HAM Desak Kapolri Usut Kekerasan Aparat Read More »

Komisi III DPR Bulat Sebut Penyadapan Presiden Tindakan Makar, Desak Kapolri Bertindak Lebih Tegas

Komisi III DPR RI tidak main-main menanggapi kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto yang menjerat empat orang jenderal sebagai tersangka. Dalam Rapat Kerja dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Kamis (12/11/2026), Komisi III mendesak Kapolri untuk menjerat para tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dengan pasal makar. Desakan keras itu disampaikan langsung oleh Ketua

Komisi III DPR Bulat Sebut Penyadapan Presiden Tindakan Makar, Desak Kapolri Bertindak Lebih Tegas Read More »

Scroll to Top