UU Perampasan Aset Hapus Aturan Terkait Illicit Enrichment, DPR Rama-Ramai Bantah Ada Upaya Amankan Pejabat Dengan Kekayaan tak Wajar
Tidak dimuatnya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tidak wajar dalam Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang baru disahkan DPR menuai kritik tajam karena dinilai membuat kekayaan pejabat yang tidak masuk akal tetap aman selama perkara pidananya tidak pernah dibuka. Komisi III DPR RI membantah penghapusan aturan tersebut dimaksudkan








