Agustus 2026

Tok! MK Batalkan Pasal Penghinaan Terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara dalam KUHP

Tinggalkan Komentar / Hukum & Peraturan, Informasi Terkini / Oleh

Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal-pasal pidana penghinaan terhadap pemerintah maupun lembaga negara dan menyatakannya tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut dibacakan majelis hakim MK yang diketuai oleh Ketua MK Suhartoyo, dalam persidangan, Jumat (28/8/2026). “Mengabulkan untuk seluruhnya permohonan uji materiil atas Pasal 240 dan Penjelasannya serta Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Tok! MK Batalkan Pasal Penghinaan Terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara dalam KUHP Read More »

Pimpinan DPR RI Janji Undurkan Diri Jika RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Disahkan sampai Batas Waktu 15 Desember 2026

Tinggalkan Komentar / Hukum & Peraturan, Kebijakan Pemerintah / Oleh

Aksi demonstrasi 27 Agustus 2026 menghasilkan kesepakatan antara DPR dengan massa aksi. Pimpinan DPR disebut akan mengundurkan diri jika tidak menepati janji tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset tidak dilakukan sampai batas waktu 3 bulan dari sekarang. Kesepakatan tersebut disampaikan Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriono alias Botok. Ia menyebut DPR telah menyetujui satu dari

Pimpinan DPR RI Janji Undurkan Diri Jika RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Disahkan sampai Batas Waktu 15 Desember 2026 Read More »

Forum Siniar Jurnalistik Minta Dewan Pers Perjelas Status Hukum Lembaga Mereka Sebagai Institusi Pers

Tinggalkan Komentar / Hukum & Peraturan, Kebijakan Pemerintah / Oleh

Para konten kreator siniar meminta Dewan Pers memperjelas status hukum podcast, khususnya yang menjalankan fungsi jurnalisme agar tercakup dalam perlindungan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan terhindar dari jeratan sanksi hukum di luar koridor pers. Hal ini disampaikan sebanyak 9 podcaster dalam audiensi dengan Dewan Pers yang digelar di Gedung Dewan Pers, di

Forum Siniar Jurnalistik Minta Dewan Pers Perjelas Status Hukum Lembaga Mereka Sebagai Institusi Pers Read More »

Masa Jabatan Kapolri Digugat ke MK: Warga Minta Dibatasi 5 Tahun dan Hanya Boleh Dua Periode

Tinggalkan Komentar / Hukum & Peraturan, Kebijakan Pemerintah, Kejaksaan, Polisi, & KPK / Oleh

Masa jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Dua warga negara, Saras Sandriyanti dan Lisdawati Manao, meminta jabatan Kapolri dibatasi selama lima tahun dan hanya dapat diperpanjang satu kali. Perpanjangan tersebut diminta bergantung pada evaluasi kinerja yang objektif dan transparan serta persetujuan DPR. Permohonan itu terdaftar sebagai Perkara Nomor 315/PUU-XXIV/2026

Masa Jabatan Kapolri Digugat ke MK: Warga Minta Dibatasi 5 Tahun dan Hanya Boleh Dua Periode Read More »

Siniar Jurnalistik Desak Pemerintah Perjuangkan Hak Ekonomi Podcaster dalam UU Hak Cipta yang Baru

Tinggalkan Komentar / Hukum & Peraturan, Kebijakan Pemerintah / Oleh

Para konten kreator siniar mendesak pemerintah memperjuangkan hak ekonomi bagi para pembuat podcast jurnalistik yang ditayangkan melalui platform digital seperti Google dan Youtube. Dalam pertemuan yang digelar di Rumah Podcast Akbar Faizal Uncensored, di Jakarta (18/8/2026), sebanyak 11 podcaster meneken komunike bersama menuntut hak ekonomi mereka diatur dalam revisi UU Hak Cipta yang baru. Selama

Siniar Jurnalistik Desak Pemerintah Perjuangkan Hak Ekonomi Podcaster dalam UU Hak Cipta yang Baru Read More »

Survei SSI: Publik Dukung RUU Perampasan Aset. Tetapi di Tangan DPR Akan Sulit atau Dihambat?

Tinggalkan Komentar / Hukum & Peraturan, Kejaksaan, Polisi, & KPK / Oleh

Kebanyakan rakyat Indonesia menginginkan Undang-Undang Perampasan Aset dibahas DPR. Namun masyarakat curiga apakah parlemen dapat dengan tulus membahasnya demi keadilan? Ini menjadi temuan hasil survei yang digelar oleh Sintesa Strategi Indonesia (SSI), yang diumumkan Kamis, (13/8/2026). Dua poin di atas adalah hasil pemantauan SSI terhadap percakapan di media sosial, tentang isu RUU Perampasan Aset. Pemantauan

Survei SSI: Publik Dukung RUU Perampasan Aset. Tetapi di Tangan DPR Akan Sulit atau Dihambat? Read More »

Hukuman Mati Koruptor: Sudah Ada Aturannya, Mengapa Tak Pernah Dipakai?

Tinggalkan Komentar / Hukum & Peraturan, Kebijakan Pemerintah, Kejaksaan, Polisi, & KPK / Oleh

Ketika penegak hukum menemukan kasus korupsi besar, hampir selalu ada wacana untuk melakukan hukuman mati bagi tersangka. Publik seperti putus asa melihat penegakan hukum yang sepertinya tidak memberi jera kepada koruptor. Hukuman mati dianggap sebagai langkah paling tegas terhadap pelanggaran hukum yang paling berdampak pada kemajuan bangsa dan negara. Wacana itu kembali menguat setelah Majelis

Hukuman Mati Koruptor: Sudah Ada Aturannya, Mengapa Tak Pernah Dipakai? Read More »

Masyarakat Adat Suku Balik Gugat UU IKN ke MK, Tuntut Kepastian Hukum atas Tanah Leluhur

Tinggalkan Komentar / Hukum & Peraturan / Oleh

Persoalan lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali disorot. Ketentuan yang mengatur kewajiban memperhatikan hak masyarakat adat dalam Undang-Undang IKN dinilai tidak cukup kuat untuk mencegah penyingkiran warga adat dari wilayah leluhurnya, karena sifatnya pasif dan sepenuhnya bergantung pada kebijakan pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan oleh kuasa hukum masyarakat

Masyarakat Adat Suku Balik Gugat UU IKN ke MK, Tuntut Kepastian Hukum atas Tanah Leluhur Read More »

Scroll to Top