Masyarakat Adat Suku Balik Gugat UU IKN ke MK, Tuntut Kepastian Hukum atas Tanah Leluhur
Persoalan lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali disorot. Ketentuan yang mengatur kewajiban memperhatikan hak masyarakat adat dalam Undang-Undang IKN dinilai tidak cukup kuat untuk mencegah penyingkiran warga adat dari wilayah leluhurnya, karena sifatnya pasif dan sepenuhnya bergantung pada kebijakan pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan oleh kuasa hukum masyarakat […]
Masyarakat Adat Suku Balik Gugat UU IKN ke MK, Tuntut Kepastian Hukum atas Tanah Leluhur Read More »