Usulan KPK Soal RUU Perampasan Aset, Harta Pejabat yang Tak Dilaporkan ke LHKPN Dapat Dirampas Negara
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengusulkan agar negara dapat merampas harta milik pejabat yang tidak dicantumkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Usulan ini disampaikan sebagi materi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset). Johanis menilai, hal ini perlu menjadi perhatian serius agar para penyelenggara negara









