Oktober 2026

Usulan KPK Soal RUU Perampasan Aset, Harta Pejabat yang Tak Dilaporkan ke LHKPN Dapat Dirampas Negara

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengusulkan agar negara dapat merampas harta milik pejabat yang tidak dicantumkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Usulan ini disampaikan sebagi materi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset). Johanis menilai, hal ini perlu menjadi perhatian serius agar para penyelenggara negara

Usulan KPK Soal RUU Perampasan Aset, Harta Pejabat yang Tak Dilaporkan ke LHKPN Dapat Dirampas Negara Read More »

Pemerintah Putuskan Kaji UU Tipikor, Ahli Hukum Ungkap Kelemahan Penegakan Hukum Korupsi dan Risiko Besar Hiangnya Delik Kerugian Negara

Pemerintah resmi memulai langkah pengkajian ulang terhadap definisi tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan nasional. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan kajian mendalam mengenai redefinisi korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Instruksi tersebut mengemuka usai usulan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan terkait penyelarasan definisi korupsi dengan United Nations

Pemerintah Putuskan Kaji UU Tipikor, Ahli Hukum Ungkap Kelemahan Penegakan Hukum Korupsi dan Risiko Besar Hiangnya Delik Kerugian Negara Read More »

Kejar Target 15 Desember, DPR Tunjuk Habiburokhman Pimpin Panja RUU Perampasan Aset di Masa Reses, Kebiasaan Sistem Kebut Produk UU di Tengah Tumpukan Isu Krusial Jadi Pertanyaan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, ditunjuk memimpin Panja tersebut bersama Soedeson Tandra dari Fraksi Golkar sebagai Wakil Ketua Panja. Penunjukan struktur pimpinan Panja ini disepakati dalam rapat pimpinan Komisi III bersama para kepala kelompok fraksi (kapoksi). Yang

Kejar Target 15 Desember, DPR Tunjuk Habiburokhman Pimpin Panja RUU Perampasan Aset di Masa Reses, Kebiasaan Sistem Kebut Produk UU di Tengah Tumpukan Isu Krusial Jadi Pertanyaan Read More »

Indonesia Darurat Pencatutan Data: Dari Balita Jadi Anggota Polri, Barista Jadi Anggota DPR hingga Kuli Dikejar Pajak Supercar

Ancaman serius terhadap keamanan privasi dan kerentanan sistem administrasi kependudukan di Indonesia kembali mencuat ke permukaan publik. Ruang media sosial dihebohkan oleh serangkaian kasus pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data pribadi warga sipil kelas pekerja yang dimanipulasi untuk kepentingan pihak tak bertanggung jawab—mulai dari modus penghindaran pajak kendaraan mewah hingga pencatutan status pekerjaan fiktif

Indonesia Darurat Pencatutan Data: Dari Balita Jadi Anggota Polri, Barista Jadi Anggota DPR hingga Kuli Dikejar Pajak Supercar Read More »

IPW: Kasus Polisi Bunuh Polisi Meningkat 2 Kali Lipat Sejak Tragedi Sambo, Pengawasan Internal Polri Lemah!

Indonesia Police Watch (IPW) memberi catatan penting terkait kasus penembakan Bharatu Valdo oleh juniornya, Bharada Andika di Mako Polairud Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Jumat (16/10/2026) lalu. Insiden berdarah itu melibatkan sesama anggota Polri itu menjadi catatan buruk bagi korps Bhayangkara sejak 4 tahun terakhir. Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso mengatakan, kasus penembakan sesama anggota polisi

IPW: Kasus Polisi Bunuh Polisi Meningkat 2 Kali Lipat Sejak Tragedi Sambo, Pengawasan Internal Polri Lemah! Read More »

Pemerintah Tegaskan Praperadilan Hanya Boleh Sekali untuk Perkara yang Sama, Wamenkum: Praperadilan Dicicil Itu Akal-akalan

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menegaskan praperadilan tidak boleh diajukan secara bertahap atau dicicil untuk setiap upaya paksa yang dilakukan penyidik. Menurut pemerintah, praktik tersebut berpotensi menghambat penyelesaian perkara dan menunda proses penegakan hukum. Pernyataan itu disampaikan Eddy saat mewakili Presiden dalam sidang uji materi KUHAP pada perkara nomor 313,

Pemerintah Tegaskan Praperadilan Hanya Boleh Sekali untuk Perkara yang Sama, Wamenkum: Praperadilan Dicicil Itu Akal-akalan Read More »

Tindak Perusahaan yang Hanguskan 12 Ribu Hektare Lahan, Kementerian Kehutanan Sanksi 32 Perusahaan Penyebab Karhutla

Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi kepada 32 perusahaan setelah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menghanguskan 12.926,74 hektare area konsesi di tujuh provinsi. Dari jumlah tersebut, lima perusahaan dicabut izinnya, sementara 19 perusahaan dikenai pembekuan izin disertai kewajiban pemulihan ekosistem pada lahan yang terbakar. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, mengatakan sanksi tersebut merupakan bagian

Tindak Perusahaan yang Hanguskan 12 Ribu Hektare Lahan, Kementerian Kehutanan Sanksi 32 Perusahaan Penyebab Karhutla Read More »

Singapura Identifikasi 7 Perusahaan Pemasok Kayu Penyebab Karhutla di Sumatra, Ancam Langkah Hukum

Pemerintah Singapura melayangkan peringatan keras (preventative notices) kepada tujuh perusahaan yang beroperasi di Sumatra, Indonesia. Ketujuh perusahaan tersebut diidentifikasi sebagai pemicu utama kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebarkan kabut asap beracun hingga memperburuk kualitas udara di wilayah Asia Tenggara. Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu, mengonfirmasi bahwa investigasi berbasis analisis citra satelit

Singapura Identifikasi 7 Perusahaan Pemasok Kayu Penyebab Karhutla di Sumatra, Ancam Langkah Hukum Read More »

KPK Bawa Sekretaris Utama BNPB dalam OTT ke-22 Tahun Ini, Diduga Korupsi Pengadaan, Terkait Dana Darurat Kebencanaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan total 14 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di wilayah Jabodetabek pada Selasa (13/10/2026). Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian, menjadi salah satu pejabat kunci yang ikut diangkut oleh tim penindakan lembaga antikorupsi tersebut. “Confirm bahwa telah terjadi peristiwa tangkap tangan dugaan tindak

KPK Bawa Sekretaris Utama BNPB dalam OTT ke-22 Tahun Ini, Diduga Korupsi Pengadaan, Terkait Dana Darurat Kebencanaan Read More »

Scroll to Top