Juli 2026

Daftar Lengkap 7 Kejaksaan Negeri Baru yang Dibentuk Presiden Prabowo Subianto

Tinggalkan Komentar / Hukum & Peraturan, Kebijakan Pemerintah, Kejaksaan, Polisi, & KPK / Oleh

Presiden Prabowo Subianto membentuk tujuh kejaksaan negeri baru di sejumlah wilayah Indonesia. Pembentukan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2026 yang ditetapkan dan mulai berlaku pada 2 Juli 2026. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperluas jangkauan pelayanan hukum dan mendekatkan akses kejaksaan kepada masyarakat di daerah. Tujuh kejaksaan negeri baru tersebut meliputi Kejari Pangandaran […]

Daftar Lengkap 7 Kejaksaan Negeri Baru yang Dibentuk Presiden Prabowo Subianto Read More »

Polemik Penahanan Pegiat Medsos Babe Aldo di Kalsel, Debat Produk Jurnalistik vs UU ITE

Tinggalkan Komentar / Hukum & Peraturan / Oleh

Penetapan tersangka dan penahanan aktivis media sosial dan youtuber Ali Ridho alias Babe Aldo oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) berbuntut panjang. Langkah hukum kepolisian ini memicu gelombang kekecewaan dari tim penasihat hukum serta kelompok masyarakat, sekaligus memantik perdebatan sengit mengenai batasan karya jurnalistik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Polemik Penahanan Pegiat Medsos Babe Aldo di Kalsel, Debat Produk Jurnalistik vs UU ITE Read More »

Besok Disahkan di DPR, Ini Isi Lengkap RUU Pusat Finansial Internasional RI

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Hukum & Peraturan, Informasi Terkini / Oleh

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) akan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (21/7/2026), setelah pemerintah dan Komisi XI DPR menyepakati pembahasan tingkat I pada Senin (20/7/2026). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan RUU tersebut mengatur pembentukan kawasan pusat keuangan internasional yang memiliki kekhususan dibanding wilayah lain di Indonesia, baik dari

Besok Disahkan di DPR, Ini Isi Lengkap RUU Pusat Finansial Internasional RI Read More »

Dua Tersangka Baru Kasus Pengadaan Batu Bara Ditahan, Polri: Tak Ada Kaitan dengan Blackout Sumatra

Tinggalkan Komentar / Hukum & Peraturan / Oleh

Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan invoice financing oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) kepada PT Bintang Abadi Sampurna (BAS) dalam proyek pengadaan batu bara untuk PT PLN Batubara periode 2019-2020 pada Senin (20/7/2026). Kedua tersangka tersebut adalah Investment Manager PT PPA berinisial IT

Dua Tersangka Baru Kasus Pengadaan Batu Bara Ditahan, Polri: Tak Ada Kaitan dengan Blackout Sumatra Read More »

Reuni Tim 9 Pansus Century: Saat DPR Pernah Vokal Lawan Dominasi Korporasi

Tinggalkan Komentar / Informasi Terkini / Oleh

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan mantan anggota DPR Andi Rahmat tampil bersama dalam acara Akbar Faizal Uncensored pada Sabtu malam, 18 Juli 2026. Diskusi live tersebut membahas pengalaman mereka sebagai bagian dari Tim 9 inisiator Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century tahun 2009. Pansus Century dibentuk pada Desember 2009 untuk menyelidiki

Reuni Tim 9 Pansus Century: Saat DPR Pernah Vokal Lawan Dominasi Korporasi Read More »

Perjuangan Epik Dayak Binua Tambang Laut Merebut 4 Ribu Hektare Tanah Adat dari Ekspansi Sawit di Tengah Bayang-Bayang Segel Satgas PKH

Tinggalkan Komentar / Hukum & Peraturan / Oleh

Sebuah prasasti berdiri kokoh di halaman rumah adat Ramin Bantang Ria Tani, Dusun Sei Enau, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Batu penanda itu bukan sekadar ornamen adat, melainkan simbol perlawanan dan batas kedaulatan yang sakral bagi Masyarakat Adat Dayak Binua Tambang Laut di Kecamatan Tebas. Setelah melalui pergulatan panjang melawan ekspansi perkebunan kelapa sawit swasta nasional,

Perjuangan Epik Dayak Binua Tambang Laut Merebut 4 Ribu Hektare Tanah Adat dari Ekspansi Sawit di Tengah Bayang-Bayang Segel Satgas PKH Read More »

MK Putuskan Gugatan UU TNI Tidak Dapat Diterima, Ini Penyebabnya

Tinggalkan Komentar / Hukum & Peraturan, Kebijakan Pemerintah, Kejaksaan, Polisi, & KPK / Oleh

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Permohonan Nomor 211/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 (UU TNI) tidak dapat diterima. MK menilai permohonan yang diajukan sekelompok mahasiswa ini tidak memenuhi syarat formil pengajuan perkara pengujian undang-undang. Putusan ini dibacakan dalam sidang pleno

MK Putuskan Gugatan UU TNI Tidak Dapat Diterima, Ini Penyebabnya Read More »

BPK Bongkar Ribuan Pendamping PKH Rangkap Kerja, Kemensos Baru Bergerak Usai Ketahuan

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Hukum & Peraturan / Oleh

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya lebih dari 1.600 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang rangkap jabatan atau memiliki pekerjaan lain di luar tugas utamanya. Temuan ini diungkap Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (15/7/2026). Praktik rangkap kerja tersebut terjadi setelah para pendamping PKH

BPK Bongkar Ribuan Pendamping PKH Rangkap Kerja, Kemensos Baru Bergerak Usai Ketahuan Read More »

UU Perampasan Aset Tak Kunjung Selesai, Malah Mau Diganti Nama Jadi UU “Asset Recovery”

Tinggalkan Komentar / Hukum & Peraturan, Informasi Terkini, Kebijakan Pemerintah / Oleh

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Komisi III DPR RI tidak juga selesai. Salah satu isu yang mencuat adalah terkait penamaan atau nomenklatur beleid tersebut, di mana muncul usulan agar istilah “perampasan aset” diganti dengan “asset recovery” atau “pemulihan aset” sebagaimana dikenal dalam instrumen internasional. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa perdebatan

UU Perampasan Aset Tak Kunjung Selesai, Malah Mau Diganti Nama Jadi UU “Asset Recovery” Read More »

Scroll to Top