November 2026

Skandal Penyadapan Prabowo Masuk Pembahasan Pertemuan 10 Eks Kapolri di Hambalang

Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ikut dibahas dalam pertemuan tertutup di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026). Prabowo membicarakan kasus tersebut bersama sepuluh mantan Kapolri, di tengah penyidikan yang telah menetapkan empat jenderal polisi sebagai tersangka. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membenarkan isu penyadapan menjadi salah satu topik pertemuan. Ia menyebut

Skandal Penyadapan Prabowo Masuk Pembahasan Pertemuan 10 Eks Kapolri di Hambalang Read More »

Akbar Faizal, Jurnalis Senior Sekaligus Politisi Masuk Daftar Sadap Listyo Sigit bersama 6 Ribu Lebih Nama Lain

Nama jurnalis senior sekaligus politisi Akbar Faizal disebut masuk dalam daftar nomor telepon yang menjadi sasaran penyadapan dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo. Informasi tersebut diperoleh Afu.id dari sumber eksklusif yang mengetahui perkembangan pengusutan perkara tersebut. Ia menyebut terdapat lebih dari 6.000 nomor telepon dalam daftar yang

Akbar Faizal, Jurnalis Senior Sekaligus Politisi Masuk Daftar Sadap Listyo Sigit bersama 6 Ribu Lebih Nama Lain Read More »

Telepon Presiden Bisa Disadap Tanpa Menyentuh Ponsel, Begini Cara Kerja LIMS yang Menjerat Listyo dkk

Penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Prabowo Subianto yang menjerat mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terbongkar dari jejak di Lawful Interception Management System (LIMS), sistem sadap resmi milik Polri. Petugas Pusat Pemantauan Polri mengetahui perintah penghapusan file hasil sadapan di sistem itu, lalu membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026. Bareskrim menetapkan Listyo, Kepala Divisi Hukum

Telepon Presiden Bisa Disadap Tanpa Menyentuh Ponsel, Begini Cara Kerja LIMS yang Menjerat Listyo dkk Read More »

Listyo Sigit, Slamet Uliandi, Nunung Syaifuddin, Eko Hadi, dan Ahrie Sonta Tersangka. Sejumlah Penyidik KPK Bakal Terseret

Perkembangan kasus dugaan penyadapan terhadap petinggi negara terus bergerak cepat. Penangkapan sejumlah jenderal polisi bakal merembet ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejumlah polisi yang diidentifikasi terlibat dalam perkara penyadapan ilegal ini ternyata berstatus penyidik aktif di Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain sejumlah nama yang telah bocor ke publik, masih ada nama-nama lain yang belum diketahui. Mereka kini

Listyo Sigit, Slamet Uliandi, Nunung Syaifuddin, Eko Hadi, dan Ahrie Sonta Tersangka. Sejumlah Penyidik KPK Bakal Terseret Read More »

Alasan Luhut Terus Ngotot Agar Definisi Merugikan Negara dalam Korupsi Diubah

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai kepastian hukum merupakan salah satu faktor paling penting dalam membangun perekonomian Indonesia. Menurutnya, ketidakpastian hukum dapat menghambat investasi, membatasi ruang gerak dunia usaha, dan membuat perusahaan enggan mengambil risiko untuk mengembangkan bisnisnya. Hal tersebut disampaikan Luhut dalam perbincangan di podcast Akbar Faizal Uncensored, disaksikan Afu.id di

Alasan Luhut Terus Ngotot Agar Definisi Merugikan Negara dalam Korupsi Diubah Read More »

Aturan PPN Pembalut Resmi Digugat ke MK, Haruskah Kebutuhan Dasar Perempuan Dipajaki?

Seorang warga, Bernita Matondang, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memasukkan pembalut ke dalam daftar barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) itu tercatat dengan nomor perkara 406/PUU-XXIV/2026. MK pernah mengabulkan permohonan serupa pada 2017, ketika daftar bahan pokok bebas

Aturan PPN Pembalut Resmi Digugat ke MK, Haruskah Kebutuhan Dasar Perempuan Dipajaki? Read More »

KPK Dipandang Tak Punya Nyali Periksa Nusron, Penegakan Hukum Menjadi Tidak Profesional

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menyoroti lambatnya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak segera melakukan pemanggilan ulang terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Seharusnya KPK segera menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron di kasus suap pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Summarecon di Kabupaten Bogor. Nusron sebelumnya telah dijadwalkan pemeriksaan

KPK Dipandang Tak Punya Nyali Periksa Nusron, Penegakan Hukum Menjadi Tidak Profesional Read More »

Duduk Perkara Kasus PT DSI Bernilai Triliunan Rupiah, Terbaru Polisi Sita Ratusan Aset di Sukoharjo

Bareskrim Polri kembali menyita aset terkait kasus dugaan penipuan investasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Kali ini, penyidik menyita 103 objek tanah dan bangunan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan nilai ditaksir mencapai Rp10,23 miliar. Penyitaan dilakukan pada Rabu (28/10/2026) di Perumahan D’Trosemi, Desa Trosemi, Kecamatan Gatak, Sukoharjo. Aset

Duduk Perkara Kasus PT DSI Bernilai Triliunan Rupiah, Terbaru Polisi Sita Ratusan Aset di Sukoharjo Read More »

Scroll to Top