akbarfaisal

UU Perampasan Aset Tak Kunjung Selesai, Malah Mau Diganti Nama Jadi UU “Asset Recovery”

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Komisi III DPR RI tidak juga selesai. Salah satu isu yang mencuat adalah terkait penamaan atau nomenklatur beleid tersebut, di mana muncul usulan agar istilah “perampasan aset” diganti dengan “asset recovery” atau “pemulihan aset” sebagaimana dikenal dalam instrumen internasional. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa perdebatan

UU Perampasan Aset Tak Kunjung Selesai, Malah Mau Diganti Nama Jadi UU “Asset Recovery” Read More »

Mahfud MD Bongkar Upaya Kompromi Kejaksaan-Polri di Kasus Febrie Adriansyah, Pengalihan Penyidikan Cacat Prosedur dan Tabrak KUHAP

Keputusan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mengalihkan kelanjutan penyidikan kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Jampidsus Febrie Adriansyah (FA) ke Kejaksaan Agung memicu polemik hukum yang serius. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD menegaskan, mekanisme “pengalihan kelanjutan penyidikan” tersebut di

Mahfud MD Bongkar Upaya Kompromi Kejaksaan-Polri di Kasus Febrie Adriansyah, Pengalihan Penyidikan Cacat Prosedur dan Tabrak KUHAP Read More »

Jampidus Febrie Adriansyah Mundur, Dikunci Kasus Tan Kian oleh Polisi?

Ada yang menarik dalam kasus mundurnya Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Diketahui, sebelum menyatakan mengundurkan diri, pihak Polda Metro Jaya beberapa jam sebelumnya melakukan gelar perkara terkait tiga kasus yang tengah disidik yaitu dugaan korupsi korupsi batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel yang berujung penggeledahan di sejumlah lokasi yang diduga terkait dengan

Jampidus Febrie Adriansyah Mundur, Dikunci Kasus Tan Kian oleh Polisi? Read More »

Pasokan Batu Bara PLTU Dimanipulasi, Rugikan Negara Rp5 Triliun

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mengusut manipulasi pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Dari hasil penelusuran awal, perkara tersebut diindikasikan menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara sekitar Rp5 triliun. Nilai itu masih akan dipastikan melalui audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Direktur Penindakan

Pasokan Batu Bara PLTU Dimanipulasi, Rugikan Negara Rp5 Triliun Read More »

Jaksa Tuntut 3 Terdakwa Kasus Gratifikasi DPRD NTB, Rp2,2 Miliar Harus Dirampas Negara

Jaksa penuntut umum menuntut majelis hakim merampas uang Rp2,2 miliar untuk negara dalam perkara dugaan gratifikasi di lingkungan DPRD Nusa Tenggara Barat. Jaksa menyebut tiga terdakwa memberikan uang tersebut kepada belasan anggota DPRD NTB terkait jabatan mereka. Jaksa juga menuntut tiga terdakwa dengan hukuman satu tahun enam bulan penjara dan denda Rp100 juta subsider tiga

Jaksa Tuntut 3 Terdakwa Kasus Gratifikasi DPRD NTB, Rp2,2 Miliar Harus Dirampas Negara Read More »

Nadiem Divonis 10 Tahun Penjara, Ini Hal yang Memberatkan dan Meringankan Menurut Hakim

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim dijatuhi vonis 10 tahun penjara dengan denda Rp1 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook. Putusan dibacakan dalam sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026). Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah menyatakan

Nadiem Divonis 10 Tahun Penjara, Ini Hal yang Memberatkan dan Meringankan Menurut Hakim Read More »

MK Kabulkan Uji Materi UU PPSK, Dana Pensiun Sukarela Bisa Dicairkan Sekaligus

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan manfaat pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela dapat dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) atau berkala sesuai pilihan peserta atau ahli waris. Putusan tersebut mengakhiri ketentuan yang selama ini mewajibkan pembayaran manfaat pensiun dilakukan secara bulanan. Putusan dibacakan dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, Senin (29/6/2026), dengan mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal

MK Kabulkan Uji Materi UU PPSK, Dana Pensiun Sukarela Bisa Dicairkan Sekaligus Read More »

Scroll to Top