akbarfaisal

Perjuangan Epik Dayak Binua Tambang Laut Merebut 4 Ribu Hektare Tanah Adat dari Ekspansi Sawit di Tengah Bayang-Bayang Segel Satgas PKH

Sebuah prasasti berdiri kokoh di halaman rumah adat Ramin Bantang Ria Tani, Dusun Sei Enau, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Batu penanda itu bukan sekadar ornamen adat, melainkan simbol perlawanan dan batas kedaulatan yang sakral bagi Masyarakat Adat Dayak Binua Tambang Laut di Kecamatan Tebas. Setelah melalui pergulatan panjang melawan ekspansi perkebunan kelapa sawit swasta nasional, […]

Perjuangan Epik Dayak Binua Tambang Laut Merebut 4 Ribu Hektare Tanah Adat dari Ekspansi Sawit di Tengah Bayang-Bayang Segel Satgas PKH Read More »

MK Putuskan Gugatan UU TNI Tidak Dapat Diterima, Ini Penyebabnya

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Permohonan Nomor 211/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 (UU TNI) tidak dapat diterima. MK menilai permohonan yang diajukan sekelompok mahasiswa ini tidak memenuhi syarat formil pengajuan perkara pengujian undang-undang. Putusan ini dibacakan dalam sidang pleno

MK Putuskan Gugatan UU TNI Tidak Dapat Diterima, Ini Penyebabnya Read More »

BPK Bongkar Ribuan Pendamping PKH Rangkap Kerja, Kemensos Baru Bergerak Usai Ketahuan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya lebih dari 1.600 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang rangkap jabatan atau memiliki pekerjaan lain di luar tugas utamanya. Temuan ini diungkap Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (15/7/2026). Praktik rangkap kerja tersebut terjadi setelah para pendamping PKH

BPK Bongkar Ribuan Pendamping PKH Rangkap Kerja, Kemensos Baru Bergerak Usai Ketahuan Read More »

UU Perampasan Aset Tak Kunjung Selesai, Malah Mau Diganti Nama Jadi UU “Asset Recovery”

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Komisi III DPR RI tidak juga selesai. Salah satu isu yang mencuat adalah terkait penamaan atau nomenklatur beleid tersebut, di mana muncul usulan agar istilah “perampasan aset” diganti dengan “asset recovery” atau “pemulihan aset” sebagaimana dikenal dalam instrumen internasional. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa perdebatan

UU Perampasan Aset Tak Kunjung Selesai, Malah Mau Diganti Nama Jadi UU “Asset Recovery” Read More »

Mahfud MD Bongkar Upaya Kompromi Kejaksaan-Polri di Kasus Febrie Adriansyah, Pengalihan Penyidikan Cacat Prosedur dan Tabrak KUHAP

Keputusan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mengalihkan kelanjutan penyidikan kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Jampidsus Febrie Adriansyah (FA) ke Kejaksaan Agung memicu polemik hukum yang serius. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD menegaskan, mekanisme “pengalihan kelanjutan penyidikan” tersebut di

Mahfud MD Bongkar Upaya Kompromi Kejaksaan-Polri di Kasus Febrie Adriansyah, Pengalihan Penyidikan Cacat Prosedur dan Tabrak KUHAP Read More »

Jampidus Febrie Adriansyah Mundur, Dikunci Kasus Tan Kian oleh Polisi?

Ada yang menarik dalam kasus mundurnya Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Diketahui, sebelum menyatakan mengundurkan diri, pihak Polda Metro Jaya beberapa jam sebelumnya melakukan gelar perkara terkait tiga kasus yang tengah disidik yaitu dugaan korupsi korupsi batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel yang berujung penggeledahan di sejumlah lokasi yang diduga terkait dengan

Jampidus Febrie Adriansyah Mundur, Dikunci Kasus Tan Kian oleh Polisi? Read More »

Pasokan Batu Bara PLTU Dimanipulasi, Rugikan Negara Rp5 Triliun

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mengusut manipulasi pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Dari hasil penelusuran awal, perkara tersebut diindikasikan menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara sekitar Rp5 triliun. Nilai itu masih akan dipastikan melalui audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Direktur Penindakan

Pasokan Batu Bara PLTU Dimanipulasi, Rugikan Negara Rp5 Triliun Read More »

Jaksa Tuntut 3 Terdakwa Kasus Gratifikasi DPRD NTB, Rp2,2 Miliar Harus Dirampas Negara

Jaksa penuntut umum menuntut majelis hakim merampas uang Rp2,2 miliar untuk negara dalam perkara dugaan gratifikasi di lingkungan DPRD Nusa Tenggara Barat. Jaksa menyebut tiga terdakwa memberikan uang tersebut kepada belasan anggota DPRD NTB terkait jabatan mereka. Jaksa juga menuntut tiga terdakwa dengan hukuman satu tahun enam bulan penjara dan denda Rp100 juta subsider tiga

Jaksa Tuntut 3 Terdakwa Kasus Gratifikasi DPRD NTB, Rp2,2 Miliar Harus Dirampas Negara Read More »

Nadiem Divonis 10 Tahun Penjara, Ini Hal yang Memberatkan dan Meringankan Menurut Hakim

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim dijatuhi vonis 10 tahun penjara dengan denda Rp1 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook. Putusan dibacakan dalam sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026). Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah menyatakan

Nadiem Divonis 10 Tahun Penjara, Ini Hal yang Memberatkan dan Meringankan Menurut Hakim Read More »

Scroll to Top