Pemerintah Putuskan Kaji UU Tipikor, Ahli Hukum Ungkap Kelemahan Penegakan Hukum Korupsi dan Risiko Besar Hiangnya Delik Kerugian Negara
Pemerintah resmi memulai langkah pengkajian ulang terhadap definisi tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan nasional. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan kajian mendalam mengenai redefinisi korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Instruksi tersebut mengemuka usai usulan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan terkait penyelarasan definisi korupsi dengan United Nations









